Nurbaiti, Siti Rani (2023) Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN-161120013_Cover.pdf Download (12kB)
	Teks S_HTN-161120013_Lampiran Depan.pdf Download (520kB)
	Teks S_HTN-161120013_Bab I.pdf Download (337kB)
	Teks S_HTN-161120013_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (310kB)
	Teks S_HTN-161120013_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (270kB)
	Teks S_HTN-161120013_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (317kB)
	Teks S_HTN-161120013_Bab V.pdf Download (89kB)
	Teks S_HTN-161120013_Daftar Pustaka.pdf Download (220kB)

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Civil Law atau Eropa Kontinental yang dapat membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional dengan politik hukum sebagai pedoman dasar dari segala proses pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia. Metode omnibus law ini merupakan konsep undang-undang yang hanya digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law atau anglo saxon yang kebanyakan digunakan oleh negara-negara Amerika. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui latar belakang pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, serta untuk mengetahui politik hukum pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah latar belakang pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja? 2) Bagaimanakah politik hukum pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020? Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengetahui latar belakang pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja 2) Mengetahui politik hukum pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi pustaka atau library research, yaitu mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, 1) Latar belakang dari pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini karena terlalu banyaknya regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan seperti terjadinya tumpang tindih regulasi. Akibatnya banyak konflik kebijakan atau kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Regulasi yang tumpang tindih ini pada akhirnya menghambat implementasi program pembangunan dan memperburuk iklim investasi di Indonesia. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit dicapai. Tantangan era ekosistem masyarakat digital yang semakin berkembang, dimana Indonesia tidak bisa lagi berlama-lama terbelit dengan prosedur formal. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah dengan menyederhanakan dan menstandarkan regulasi secara cepat melalui konsep omnibus law dan mendalami undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. 2) Politik hukum dari pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 adalah salah satu upaya reformasi hukum dan reformasi ekonomi di Indonesia sebagai implementasi kebijakan dalam pembangunan hukum nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan capaian visi 2045 dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law yaitu UU Ketenagakerjaan dan UU Pemberdayaan UMKM, akan tetapi terdapat cacat prosedural dalam pembuatannya sehingga undang-undang cipta kerja ini dianggap inkonstitusional bersyarat.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 344 Buruh, sosial, pendidikan & budaya hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	18 Sep 2023 04:46
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:20
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13243

Actions (login required)

Lihat Item