Setiawati, Malik (2023) Kewenangan dan Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perspektif Fiqih Siyasah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120147_COVER.pdf Download (93kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120147_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (533kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120147_BAB I.pdf Download (342kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_191120147_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (355kB)
	Teks S_HTN_191120147_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (288kB)
	Teks S_HTN_191120147_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (311kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120147_BAB V.pdf Download (86kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120147_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana pasal 1 angka 6 pada Undang-undang ini bahwa, otonomi daerah yaitu hak, kewajiban, dan kemampuan daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah telah mendapatkan penguatan program dari pusat dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar, melalui dana dekonsentrasi Kementerian Sosial, yang berdasakan data Dinsos ada 3.302 jiwa atau sekitar 39%anak terlantar. Melalui anggaran dan program, diharapkan kinerja pemerintah daerah untuk lebih optimal. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kewenangan dan fungsi pemerintah daerah kota serang dalam perlindungan anak terlantar berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah?, (2) Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar?, Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah., (2) Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang berbasis pada pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (field reaserch). Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini meliputi: Kewenangan dan fungsi pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu Dinsos membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Perumusan kewenangan ini di laksanakan melalui kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial. Penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Serang akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal. Namun kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar yaitu kurangnya sumber daya manusia dan minimnya dana dari pemerintah. Selain itu, Kewenangan dan fungsi Dinas Sosial jika ditinjau dari Fiqh Siyasah maka termasuk ke dalam Siyasah Dusturiyah, karena dalam bagian siyasah dusturiyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislative, peradilan dalam kerumahan yudikatif, dan pelaksana pemerintah oleh kekuasaan eksekutif.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x4 Fiqh
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	28 Jul 2023 03:11
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:28
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12703

Actions (login required)

Lihat Item