Hasanah, Siti Windiyani (2023) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Demokratisasi Desa Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120053_COVER.pdf Download (109kB)
	Teks S_HTN_191120053_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (970kB)
	Teks S_HTN_191120053_BAB I.pdf Download (406kB)
	Teks S_HTN_191120053_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (404kB)
	Teks S_HTN_191120053_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (460kB)
	Teks S_HTN_191120053_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (424kB)
	Teks S_HTN_191120053_BAB V.pdf Download (204kB)
	Teks S_HTN_191120053_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (282kB)

Abstrak

Demokratisasi desa merupakan suatu proses transformasi corak pemerintahan desa yang menjadi kiprah awal dalam atmosfer kehidupan demokratis. Kehidupan demokratis menciptakan pola pemerintahan yang baik, tiada perselisihan, dan terwujudnya kesejahteraan serta kemajuan desa. Secara fungsionaris, demokratisasi desa di prakasai oleh Kepala Desa, Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Implementasi demokratisasi desa meliputi kegiatan musyawarah desa, gotong royong, program pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaannya, BPD Desa Cikande tidak mencerminkan wibawanya sebagai agen partisipatif. Masyarakat desa juga mayoritas kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya dan jika ada, mereka lebih condong menyampaikannya kepada Kepala Desa dan RT (Rukun Tetangga) setempat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah mengenai pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. 3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah mengenai pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data primer penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Sedangkan data sekundernya menggunakan dalil hukum Islam, hukum positif, buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan ihwal penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) BPD merupakan penjelmaan dari masyarakat desa yang berfungsi sebagai badan legislasi, representatif, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan perannya sebagai legislasi dan pengawasan berjalan dengan aktif dan baik. Akan tetapi dalam fungsi representatif BPD Desa Cikande tidak menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat secara langsung. Sehingga pelaksanaan demokratisasi desa di Desa Cikande belum bisa diterapkan secara maksimal. 2) Hal demikian dilatarbelakangi dengan anggota BPD dan masyarakat yang kurang memahami tupoksi BPD. 3) Dalam tinjauan Hukum Positif, BPD memiliki regulasi hukum yang menunjukkan kepedulian, kemanfaatan, keadilan, serta pengakuan terhadapnya. Regulasi tersebut mencerminkan kehidupan masyarakat yang mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan berlandaskan musyawarah. Kapasitas tersebut sebagai pintu bagi proses demokratisasi di desa. Dalam tinjauan Fiqih Siyasah, peran BPD serupa dengan Ahl al-hall wa al-'aqd sebagai agen demokrasi yang menyuarakan suara masyarakat atau sebagai majlis syura’ dalam politik Islam. Pelaksanaan demokratisasi harus berada di bawah payung syariat dengan pengambilan keputusan secara demokratis serta pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x4 Fiqh
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	28 Jul 2023 02:43
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:18
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12700

Actions (login required)

Lihat Item