Tamam, Fazri (2023) Analisis Dampak Hak Imunitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Capaian Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120052_COVER.pdf Download (91kB)
	Teks S_HTN_191120052_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (355kB)
	Teks S_HTN_191120052_BAB I.pdf Download (384kB)
	Teks S_HTN_191120052_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (249kB)
	Teks S_HTN_191120052_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (380kB)
	Teks S_HTN_191120052_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (312kB)
	Teks S_HTN_191120052_BAB V.pdf Download (87kB)
	Teks S_HTN_191120052_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB)

Abstrak

Hak Imunitas yang melekat pada anggota legislatif masih menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Masyarakat yang pro beranggapan bahwa sudah tepat memperlakukan anggota legislatif secara berbeda dengan warga negara biasa, sedangkan masyarakat yang kontra menilai bahwa hak imunitas tidak sesuai dengan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum. Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. Apa urgensi pemberian hak imunitas pada anggota DPRD, 2. Bagaimana dampak hak imunitas terhadap capaian legislasi DPRD Kabupaten Lebak?. Dengan tujuan : 1. Untuk mengetahui apa urgensi pemberian hak imunitas pada anggota DPRD, 2. Untuk mengetahui bagaimana dampak hak imunitas terhadap capaian legislasi DPRD Kabupaten Lebak. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (field research) dengan menelaah perolehan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder, data sekunder adalah data yang biasanya digunakan untuk mendukung data primer baik dalam bentuk buku-buku, jurnal ilmiah maupun dalam bentuk artikel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1). Urgensi hak imunitas bagi anggota legislatif menjadi sangat penting untuk dimiliki. Karena dengan adanya hak imunitas, seorang anggota legislatif dapat dengan bebas berbicara maupun mengusulkan pendapat tanpa dibayang-dibayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum di muka pengadilan dan diganti antar waktu karena tindakannya tersebut. Dengan adanya hak imunitas membuat kedudukan pihak legislatif menjadi lebih mandiri, anggota legislatif dapat lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya serta dapat lebih berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk beracara di pengadilan (2). Dampak hak imunitas dalam mempengaruhi capaian legislasi dinilai sudah benar adanya. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya perolehan legislasi secara presentase di Kabupaten Lebak dibandingkan sebelum berlakunya hak imunitas. Kenaikan capaian legislasi mencapai 20,8 persen dari yang tadinya rata-rata pertahun 9,6 Perda menjadi 12,6 Perda pertahun setelah berlakunya Undang-Undang yang mengatur hak imunitas bagi DPRD. Faktor lain yang menjadi penyebab meningkatnya perolehan legislasi daerah di Kabupeten Lebak ialah karena adanya harmonisasi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya, Upaya mendukung Program prioritas nasional, serta adanya kebutuhan dari Pemerintah daerah akan Perda yang disahkan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	28 Jul 2023 02:30
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:13
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12699

Actions (login required)

Lihat Item