Putra, Irgi Maulana (2022) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Prodeo bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Posbakum Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120089_COVER.pdf Download (103kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120089_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (549kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120089_BAB I.pdf Download (491kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_181120089_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (400kB)
	Teks S_HTN_181120089_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (431kB)
	Teks S_HTN_181120089_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (514kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120089_BAB V.pdf Download (89kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120089_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau

Abstrak

Bantuan hukum sebagai bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan (access to justice) menjadi topic yang sangat popular hal ini tidak hanya menjadi topik dan isu nasional namun juga menjadi isu yang hangat didunia saat ini, Bantuan hukum yang diberikan bukan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu karena keterbatasan ekonomi namun juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses peradilan sehingga membutuhkan bantuan Advokat untuk memberi masukan atau advis Hukum, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki fungsi Public Service yaitu berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Perumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimanakah Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, 2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, 3. Bagaimana Persfektif Fiqh Siyasah Terhadap Perma No. 1 tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, 2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, 3. Untuk mengetahui Persfektif Fiqh Siyasah terhadap Perma No.1 tahun 2014 di Pengdilan Tata Usaha Negara Serang. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti terjun langsung kelapangan, dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan cara menganalisis, mencatat, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian tersebut. Yakni dalam hal ini objek penelitianya adalah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan tata usaha Negara serang. Hasil penelitian menunjukan, 1. Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah sesuai peraturan yang ada namun, secara pelaksanaanya belum berjalan maksimal, kebijakan program Pos bantuan hukum sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan menjadi tempat untuk masyarakat meminta konsultasi hukum mengenai permasalahan serta menjamin masyarakat dalam memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan yang baik, 2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yakni rendahnya kasus yang masuk dalam Posbakum dikarenakan beberpa faktor hambatan yaitu: kurangnya soisalisasi kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya kemauan masyarakat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan, 3. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Konsep peradilan Islam telah terbentuk pemikiran pemberian bantuan hukum yang disebut Tradisi Hakam di masa Nabi Muhamad SAW dan Lembaga Al-Qadha, wilayatul Al-Mudzalim (Muzzalim) dan wilyatul Al-Muhtasib (Hisbah) pada masa khulafau Al-rasyidin/khalifah yang diberikan kepada pencari keadilan dalam pemenuhan hak-hak rakyat termasuk di dalam konsep bantuan hukum, maka dari itu adanya kebijakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dalam berbuat kebaikan dan tolong-menolong antar sesama manusia agar tercapainya peradilan yang adil dan independen.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Mahkamah Agung, Masyarakat, Posbakum, Fiqih Siyasah
Subjek:	2x4 Fiqh
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	11 Nov 2022 07:56
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:46
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10122

Actions (login required)

Lihat Item