Wardana, Sendi (2025) Dinamika Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pilkada 2024 (Studi Hukum dan Pandangan Netizen Di Media Sosial). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120032_COVER.pdf Download (108kB)
	Teks S_HTN_211120032_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Teks S_HTN_211120032_BAB I.pdf Download (264kB)
	Teks S_HTN_211120032_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (458kB)
	Teks S_HTN_211120032_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (175kB)
	Teks S_HTN_211120032_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (467kB)
	Teks S_HTN_211120032_BAB V.pdf Download (11kB)
	Teks S_HTN_211120032_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB)

Abstrak

Presiden secara aktif mengkampanyekan peserta Pemilu di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tindakan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap menguntungkan sekaligus merugikan peserta pemilu lainnya, sehingga berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai larangan Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye pada Pilkada 2024? (2) Bagaimana pandangan netizen mengenai keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye Pilkada 2024 melalui media sosial? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis ketentuan hukum terkait larangan Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye pada Pilkada 2024, serta (2) Untuk mengidentifikasi pandangan netizen terhadap keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye Pilkada 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan guna memberikan analisis komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber terkait dinamika kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilkada 2024 serta respons perilaku pemilih di media sosial. Hasil penelitian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperbolehkan beberapa pejabat negara, termasuk Presiden, untuk turut serta dalam kampanye pemilu. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melarang pejabat negara termasuk Presiden, untuk mengambil tindakan yang menguntungkan salah satu peserta dalam kampanye. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu guna mengatasi ketidakjelasan ini serta memastikan proses pemilu berjalan secara adil dan transparan. Presiden dapat bertindak sebagai pemimpin bangsa yang netral dan mengayomi seluruh rakyat tanpa memihak salah satu kubu politik. Dengan demikian, peran Presiden dalam Pilkada diharapkan dapat menjaga stabilitas nasional dan memperkuat prinsip demokrasi yang berkeadilan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pilkada 2024, kampanye presiden, hukum pemilu, netralitas politik, media sosial.
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara > 342.07 Hukum Pemilihan Umum, Pemilu
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	07 Aug 2025 06:58
Perubahan Terakhir:	07 Aug 2025 06:58
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17278

Actions (login required)

Lihat Item