Rifki, Rifki (2024) Implikasi Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 PUU/XVI/2018 tentang Sengketa Fungsionaris Partai Politik dalam Keanggotaan DPD. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_181120113_Cover.pdf Download (96kB)
	Teks S_HTN_181120113_Lampiran Depan.pdf Download (477kB)
	Teks S_HTN_181120113_Bab I.pdf Download (324kB)
	Teks S_HTN_181120113_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (246kB)
	Teks S_HTN_181120113_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (260kB)
	Teks S_HTN_181120113_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (369kB)
	Teks S_HTN_181120113_Bab V.pdf Download (161kB)
	Teks S_HTN_181120113_Daftar Pustaka.pdf Download (243kB)

Abstrak

Kedaulatan merupakan suatu hal yang memiliki makna penting dan mendalam bagi suatu negara, kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi yang tidak tunduk pada kekuasaan yang lain. rakyat sebagai pemegang kedaulatan mengamanatkan suaranya melalui para wakil yang dipilih oleh mereka melalui proses pemilu dan duduk dalam suatu lembaga yang bisa disebut sebagai Dewan Perwakilan Daerah, menurut Pasal 182 UU pemilu anggota DPD dipilih sesuai prosedur dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: pertama faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD? kedua Bagaimana landasan yuridis putusan MK Nomor 30 PUU/XVI/2018 tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD? ketiga bagaimana urgensi dan implikasi putusan MK Nomor 30 PUU/XVI/2018 tentang fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD.? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD. Untuk mengetahui landsan yuridis putusan MK Nomor 30 PUU/XVI/2018 tentang fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD, dan. Untuk mengetahui urgensi dan implikasi putusan MK Nomor 30 PUU/XVI/2018 tentang fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD, Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library reseach) dengan meneliti buku-buku dan putusan MK Nomor 30 PUU/XVI/2018 tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD. Kesimpulan pertama, yang diperoleh dari hasil analisis ini adalah pada pasal 182 UU pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, begitupun alasan Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk melarang fungsionaris parrtai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Putusan hakim merupakan ketetapan dan kewenangan diberikan oleh UUD 1945 sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan perselisihan. Kedua, putusan hakim merupakan ketetapan dan kewenangan diberikan oleh UUD 1945 sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan perselisihan. Dalam landasan yuridis putusan MK No 30 /PUU-XVI/2018 Tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD. Putusan ini menyelesaikan perselisihan yang sebelumnya diajkuan pemohon terkait pasal 182 huruf I Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewenangan DPD dan independensi anggotanya tidak boleh dikompromikan karena latar belakang merak berbda-beda. Ketiga, Mahkamah Konstitusi tidak berubah dari putusan sebelumnya yang di tegaskan secara putusan Mahkamah Konstitusi No 10/PUU-VI/2008 bahwa anggota DPD tidak terafiliasi dengan partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU-XXI/2014 yang ada pokoknya menegaskan bahwa DPD harus memaksimalkan kewenangan legislatifnya karena urgensi dan implikasi. Pertama DPD merupakan representasi daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	DPD, Mahkamah Konstitusi, pemilu, partai politik
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 324 Proses politik > 324.2 Partai Politik
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan:	28 Apr 2025 02:33
Perubahan Terakhir:	28 Apr 2025 02:42
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/16734

Actions (login required)

Lihat Item