Mustofa, Ali (2025) Kajian Maslahah Mursalah tentang Kedudukan MRP sebagai Bentuk Representasi Kultural dan Partisipasi Politik Orang Asli Papua (OAP) Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_201120070_Cover.pdf Download (85kB)
	Teks S_HTN_201120070_Lampiran Depan.pdf Download (564kB)
	Teks S_HTN_201120070_Bab I.pdf Download (217kB)
	Teks S_HTN_201120070_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (383kB)
	Teks S_HTN_201120070_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (93kB)
	Teks S_HTN_201120070_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (239kB)
	Teks S_HTN_201120070_Bab V.pdf Download (35kB)
	Teks S_HTN_201120070_Daftar Pustaka.pdf Download (175kB)

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang masyarakatnya sangat multikultural. Namun keberagaman yang terjadi justru menimbulkan konflik di masa pascakemerdekaan. Hal ini karena gaya pemerintahan yang sentralistik dari era Orde Lama hingga Orde Baru. Penanganan konflik beberapa daerah yang ingin memisahkan diri, melahirkan kebijakan otonomi khusus sebagai upaya penerapan asas desentralisasi asimetris merupakan sebuah awal yang baik. Namun konflik yang tak kunjung menemukan titik penyelesaian masih terjadi di Papua hingga hari ini meskipun otonomi khusus susdah berjalan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kedudukan MRP sebagai representasi kultural dalam melindungi hak-hak orrang asli Papua dalam Undag-Undang No 2 Tahun 2021 ? 2. Bagaimana peran MRP sebagai wadah partisipasi politik dalam menjawab persoalan konflik di Papua. Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Majelis Rakyat Papua berdasarkan Undang-Undang. 2. Untuk mengetahui peran Majelis Rakyat Papua dalam membuat kebijakan yang mewakili masyarakat Papua dalam menjawab persoalan konflik di Papua. Pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan hukum normatif. Dalam prosesnya penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sekunder seperti buku-buku atau jurnal dan tinjauan pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 2 Tahun 2021, Perdasus No 4 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2008. Dari Penelitian ini didapati sebuah kesimpulan : 1. Kedudukan Majelis Rakyat Papua dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2021 menghendaki lembaga tersebut untuk masuk dalam parlemen pemerintahan daerah, posisi yang setara dengan DPRP namun berbeda dalam kewenangannya. Secara kajian parlemen maka MRP dapat dikatakan sebagai lembaga semi legislatif yang mewakili masyarakat adat dalam parlemen untuk berpartisipasi dalam politik daerah dalam konteks otonomi khusus. 2. Peran MRP dalam memberikan wadah masyarakat adat untuk turut berpartisipasi politik dalam mengawasi jalannya otonomi khusus, dalam konteks partisipasi politik konvensional tidak hanya melakukan praktik politik dengan mencalonkan diri selayaknya DPRP, dalam kewenangannya yang diatur dalam perdasus, MRP menaungi segala persoalan masyarakat adat dan memastikan setiap kebijakan yang dibuat mengakomodir hak-hak orang asli Papua

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Orang asli papua, otonomi khusus, representasi kultural
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.7 Hukum internasional > 2x4.71 Hukum Ketatanegaraan Islam
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan:	03 Jul 2026 13:43
Perubahan Terakhir:	03 Jul 2026 13:43
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/18823

Actions (login required)

Lihat Item