Rohim, Rohim (2025) Nikah Mut'ah Menurut Sunni dan Syi'ah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor Jawa Barat). Magister thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks T_HKI_232611220_Cover.pdf Download (171kB)
	Teks T_HKI_232611220_Lampiran Depan.pdf Download (746kB)
	Teks T_HKI_232611220_Bab I.pdf Download (741kB)
	Teks T_HKI_232611220_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (1MB)
	Teks T_HKI_232611220_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (1MB)
	Teks T_HKI_232611220_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (1MB)
	Teks T_HKI_232611220_Bab V.pdf Download (290kB)
	Teks T_HKI_232611220_Daftar Pustaka.pdf Download (313kB)

Abstrak

Nikah mut'ah adalah pernikahan kontrak yang disepakati antara pria dan wanita dengan jangka waktu tertentu, di mana kedua belah pihak menentukan mahar dan durasi kontrak tersebut, secara terminology nikah mut'ah berarti pernikahan kesenangan atau kenikmatan karena tujuan utamanya adalah untuk kesenangan seksual semata, bukan untuk membangun keluarga jangka panjang. Dalam praktiknya di masyarakat, terdapat kesenjangan pemahaman dan implementasi antara ketentuan hukum Islam sunni dan syi’ah yang dilihat dari segi Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (yaitu tentang nikah mut’ah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan tinjauan kedua sistem hukum tersebut serta implementasinya di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor Jawa Barat yang masih memperaktikan tentang nikah mut’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepal Desa dan perangkat Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, Penghulu/Tokoh Agama Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, serta pasangan yang melakukan/memperaktikan nikah mut’ah Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap literatur fiqh, peraturan perundang undangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara substantif, baik hukum Islam (KHI Pasal 119) maupun hukum positif memiliki kesamaan dalam mendefinisikan nikah mut’ah, yaitu pernikahan kontrak yang disepakati antara pria dan wanita dengan jangka waktu tertentu, di mana kedua belah pihak menentukan mahar dan durasi kontrak tersebut. 2) Dalam implementasinya, terdapat perbedaan fokus. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur nikah mut'ah karena praktik tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam di Indonesia, yang mayoritas menganut mazhab Sunni, dan pandangan hukum positif Indonesia-pun nikah mut'ah (atau kawin kontrak) tidak diakui juga karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernikahan ini juga dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkannya 3) Faktor kesenjangan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum nikah mut’ah, lemahnya koordinasi dan integrasi data dari pemerintah, serta adanya tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong pasangan untuk nikah mut’ah secara secara diam diam.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Magister)
Kata Kunci (keywords):	Mikah mut'ah, sunni dan syi'ah, kompilasi hukum Islam, hukum positif di Indonesia
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat
Divisi:	Magister > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan:	09 Feb 2026 07:23
Perubahan Terakhir:	23 Feb 2026 06:13
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/18164

Actions (login required)

Lihat Item