Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Penetapan Talak Bain Kubro (Studi Kasus di Kabupaten Serang)

Nuryadi, Riyan (2025) Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Penetapan Talak Bain Kubro (Studi Kasus di Kabupaten Serang). Magister thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

[img] Teks
T_HKI_232611104_Cover.pdf

Download (101kB)
[img] Teks
T_HKI_232611104_Lampiran Depan.pdf

Download (718kB)
[img] Teks
T_HKI_232611104_Bab I.pdf

Download (546kB)
[img] Teks
T_HKI_232611104_Bab II.pdf

Download (632kB)
[img] Teks
T_HKI_232611104_Bab III.pdf

Download (215kB)
[img] Teks
T_HKI_232611104_Bab IV.pdf

Download (508kB)
[img] Teks
T_HKI_232611104_Bab V.pdf

Download (171kB)
[img] Teks
T_HKI_232611104_Daftar Pustaka.pdf

Download (248kB)

Abstrak

Talak bain kubro sebagai bentuk perceraian yang mengharamkan mantan suami dan istri untuk rujuk serta mengharuskan adanya akad nikah baru jika ingin kembali, merupakan persoalan hukum yang kompleks. Dalam praktiknya di masyarakat, terdapat kesenjangan pemahaman dan implementasi antara ketentuan hukum Islam (fiqh) yang dijalankan oleh Pengadilan Agama dan pencatatan administrasi berdasarkan hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan tinjauan kedua sistem hukum tersebut serta implementasinya di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Serang, Penghulu/PPNIS, serta mantan pasangan yang mengalami talak bain kubro. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap literatur fiqh, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara substantif, baik hukum Islam (KHI Pasal 119) maupun hukum positif memiliki kesamaan dalam mendefinisikan talak bain kubro, yaitu talak yang diucapkan untuk ketiga kalinya. 2) Dalam implementasinya, terdapat perbedaan fokus. Pengadilan Agama menitikberatkan pada pemenuhan syarat dan sebab-sebab terjadinya talak bain kubro berdasarkan pembuktian di persidangan. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek administratif, yaitu pencatatan talak dan pencegahan nikah ulang sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai dasar pencatatan. 3) Faktor kesenjangan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum talak tiga, serta adanya tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong pasangan untuk menikah ulang secara siri tanpa melalui proses hukum yang sah.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Magister)
Kata Kunci (keywords): Talak bain kubro, hukum islam, hukum positif, pengadilan agama
Subjek: 2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat
Divisi: Magister > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor: S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan: 27 Jan 2026 06:05
Perubahan Terakhir: 27 Jan 2026 06:05
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/18103

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.