Solahudin, Muhamad Haris (2025) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Umum Serentaka Tahun 2024 Presfektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Pandeglang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120127_Cover.pdf Download (257kB)
	Teks S_HTN_211120127_Lampiran Depan.pdf Download (1MB)
	Teks S_HTN_211120127_BAB I.pdf Download (399kB)
	Teks S_HTN_211120127_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (354kB)
	Teks S_HTN_211120127_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (247kB)
	Teks S_HTN_211120127_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (465kB)
	Teks S_HTN_211120127_BAB V.pdf Download (200kB)
	Teks S_HTN_211120127_Daftar Pustaka.pdf Download (292kB)

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sering menimbulkan pertanyan di tengah masyarakat. Tak sedikit masyarakat menilai bahwa pihak berwenang tak serius dalam menganani hal tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengupas tuntas hal tersebut. Rumusan masalah penelitianya adalah: (1) Bagaimana mekanisme penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang? (2) Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di wilayah Kabupaten Pandeglang? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang. (2) Untuk menganalisis bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari wawancara sedangkan data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, internet, dan skripsi terdahulu. Implementasi sanksi seringkali tidak efektif karena lemahnya tindak lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan budaya hukum masyarakat yang permisif. Bawaslu memiliki mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk pelanggaran netralitas ASN, termasuk rekomendasi sanksi dan kerja sama dengan instansi terkait. Dari perspektif Fikih Siyasah, penegakan hukum ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), amanah (al amanah), dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil (jalb al-maslahah wa daf al-mafsadah). Diperlukan optimalisasi pengawasan dan peningkatan pemahaman akan pentingnya netralitas ASN untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Penegakan hukum, Netralitas ASN, Fikih Siyasah
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 323 Sipil & politik hak > 323.5 Hak-hak Politik
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2025 03:37
Perubahan Terakhir:	18 Nov 2025 03:41
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17748

Actions (login required)

Lihat Item