Hidayat, Taupik (2025) Tata Kelola Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120070_Cover.pdf Download (105kB)
	Teks S_HTN_191120070_Lampiran Depan.pdf Download (407kB)
	Teks S_HTN_191120070_BAB I.pdf Download (284kB)
	Teks S_HTN_191120070_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (294kB)
	Teks S_HTN_191120070_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (286kB)
	Teks S_HTN_191120070_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (286kB)
	Teks S_HTN_191120070_BAB V.pdf Download (89kB)
	Teks S_HTN_191120070_Daftar Pustaka.pdf Download (236kB)

Abstrak

Pemerintahan yang baik (good governance), merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik yang muncul sekitar dua dasawarsa yang lalu. Tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan untuk melakukan perubahan kearah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respons positif oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat di Desa Karang Setra dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa mutlak harus dilakukan. Hal tersebut penting supaya Pembangunan di Desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pemerintah Desa di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang? Bagaimana tata kelola Pemerintah Desa di Karang Setra Kab. Pandeglang? Tujuan penelitian ini adalah:. Untuk mengetahui penerapan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang. Dan untuk mengetahui tata kelola Desa di Karang Setra Kab. Pandeglang Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket dan studi dokumenter. Sedangan pengolahan data dianalisis menggunakan beberapa langkah yaitu data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis, selanjutnya penyajian data serta menyimpulkan data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Setra melibatkan empat prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Pertama, pengawasan dilakukan oleh penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian sudah ikut turun tangan dalam memantau pengawasan untuk mencegah kesalahan sebelum kegiatan. Kedua, daya tanggap berfokus pada bagaimana pemerintah merespons aspirasi masyarakat. Ketiga, transparansi menjamin informasi tersedia untuk mencegah kecurangan dan memastikan manfaat bagi semua. Keempat, partisipasi mengajak setiap orang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dalam tata kelola pemerintah Desa Karang Setra terdapat empat prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Pertama, pengawasan berfokus hanya pada keuangan, sehingga tidak merata. Kedua, daya Tanggap rendah, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja. Ketiga, Transparansi kurang sehingga informasi baru diketahui setelah program berjalan. Keempat, partisipasi masyarakat tidak optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara > 342.04 Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	24 Sep 2025 02:26
Perubahan Terakhir:	24 Sep 2025 02:26
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17596

Actions (login required)

Lihat Item