Jamaludin, Moch. Dede (2025) Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Politik Hukum dan Maslahah Mursalah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

	Teks S_HTN_211120024_Cover.pdf Download (242kB)
	Teks S_HTN_211120024_Lampiran Depan.pdf Download (436kB)
	Teks S_HTN_211120024_Bab I.pdf Download (396kB)
	Teks S_HTN_211120024_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (390kB)
	Teks S_HTN_211120024_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (507kB)
	Teks S_HTN_211120024_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (437kB)
	Teks S_HTN_211120024_Bab V.pdf Download (186kB)
	Teks S_HTN_211120024_Daftar Pustaka.pdf Download (246kB)

Abstrak

Presiden Joko Widodo menunjukkan kesamaan pandangan dengan para pendahulunya. Untuk memindahkan Ibu Kota Negara, keputusan itu dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang paling terdampak urbanisasi yang sangat cepat yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kualitas udara yang buruk. Perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana pemindahan Ibu Kota Negara perspektif Politik Hukum? 2). Dan Bagaimana pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Maslahah Mursalah? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dalam perspektif politik hukum. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, yaitu penelitian dokumen yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa historis. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, objek, gambar, maupun foto. Kisah hidup biografi, karya tulis, dan narasi merupakan bentuk lain dari dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi maritim yang selama ini kurang dimanfaatkan. Diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah timur dan barat Indonesia serta memperkecil ketimpangan ekonomi regional. Dalam Perspektif hukum Islam, kebijakan ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum, karena bertujuan untuk menjaga lima hal pokok; Agama, diri, akal, keturunan, dan harta, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta berkelanjutan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pemindahan ibu kota, politik hukum, maslahah mursalah
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan:	08 Sep 2025 07:17
Perubahan Terakhir:	08 Sep 2025 07:17
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17515

Actions (login required)

Lihat Item