Mustaghfiroh, Mustaghfiroh (2025) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120126_COVER.pdf Download (287kB)
	Teks S_HTN_191120126_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Teks S_HTN_191120126_BAB I.pdf Download (488kB)
	Teks S_HTN_191120126_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (367kB)
	Teks S_HTN_191120126_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (227kB)
	Teks S_HTN_191120126_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (374kB)
	Teks S_HTN_191120126_BAB V.pdf Download (14kB)
	Teks S_HTN_191120126_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (427kB)

Abstrak

Skripsi ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia . serta menganalisisnya dari perspektif Fiqh Siyasah. Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan batas usia dalam konstitusi Indonesia. Rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden; 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi Nso. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Fiqh Siyasah. Adapun teknik pengumpulan data nya melalui studi kepustakaan, dan data sekunder buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi mengakomodasi fleksibilitas hukum, dari persepktif fiqh siyasah, batas usia seharusnya lebih menekankan pada pada kualitas dan kapabilitas calon pemimpin dalam menjalankan amanah, bukan semata-mata pada usia. Analisis fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, terkait penetapan usia minimal 40 tahun dan maksimal 75 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden, dapat dianggap sebagai Tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Untuk menjalankan tugas berat, dalam islam pemimpin harus memiliki kekuatan, keterampilan, dan kekuatan fisik dan mental yang cukup.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Capres Dan Cawapres, Fiqh Siyasah
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 348 peraturan & kasus
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	05 Aug 2025 04:41
Perubahan Terakhir:	05 Aug 2025 04:41
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17265

Actions (login required)

Lihat Item