Rohman, Rizki Aulia (2022) Implementasi Hak Imunitas Ombudsman Republik Indonesia pada Sidang Sengketa Informasi Publik (Analisis Yuridis terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 005/III/KIP-PS-A/2018). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120073_Cover.pdf Download (204kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120073_Lampiran Depan.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120073_Bab I.pdf Download (699kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_161120073_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (737kB)
	Teks S_HTN_161120073_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (837kB)
	Teks S_HTN_161120073_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (711kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120073_Bab V.pdf Download (518kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120073_Daftar Pustaka.pdf Download (333kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pelaksanaan hak istimewa dalam hal ini hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan penafsiran lain agar tidak terjadi kesalahfahaman dimana dalam sengketa informasi publik dengan alasan hak imunitas menggugurkan kewajiban sebagai badan publik untuk memberikan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan Ombudsman tidak hadir dalam persidangan ajudikasi sebagai termohon untuk memberikan keterangan. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) bagaimana implementasi hak imunitas Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 2) bagaimana analisis putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 005/III/KIP-PS-A/2018 mengenai sengketa informasi publik terhadap penerapan hak imunitas Ombudsman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Hak Imunitas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik dan mengetahui bagaimana penerapan hak imunitas Ombudsman pada sengketa informasi publik terhadap putusan Komisi Informasi Pusat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, bahan hukum skunder dari buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum serta analisa data nonstatistik dalam pengolahan data menggunakan analisis isi (content analyses) atau kritis terhadap rumusan masalah dengan peraturan perundang undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dengan dibekali dan dilindungi hak imunitas, agar dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ketentuan mengenai hak imunitas tidak berlaku apabila ombudsman melakukan pelanggaran hukum sebagaimana penafsiran pasal 10 tentang hak imunitas Ombudsman memiliki batasan–batasan, termasuk tidak hadir dalam persidangan ajudikasi penyelesaian sengketa informasi merupakan pelanggaran hukum. Sehingga tidak bisa menjadikan hak imunitas sebagai alasan ketidakhadiran dalam persidangan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 350 Administrasi publik & ilmu militer > 351 Administrasi publik
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	12 Okt 2022 06:57
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:38
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9794

Actions (login required)

Lihat Item