Babay, Babay (2022) Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Pemilihan Kepala Desa Wanayasa Berdasarkan Pemilihan Kepala Desa Wanayasa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Study Kasus Pemilihan Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200449_Cover.pdf Download (91kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200449_Lampiran Depan.pdf Download (491kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200449_Bab I.pdf Download (311kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_151200449_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (579kB)
	Teks S_HTN_151200449_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (223kB)
	Teks S_HTN_151200449_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (152kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200449_Bab V.pdf Download (91kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200449_Daftar Pustaka.pdf Download (88kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak serta persetujuan rakyat karena kedaulatannya berada di tangan rakyat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Ciri negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan umum yang ada di Indonesia merupakan proses pergantian kepemimpinan dilakukan secara berkala berlandaskan konstitusi untuk mewujudkan kehidupan ketatanegaraan. Salah satu syarat terciptanya suatu pemilu yakni adanya dua unsur yaitu yang memilih dan yang dipilih, ini merupakan salah satu hak fundamental masyarakat dalam aspek politik, ketentuan memilih dan dipilih tidak dapat dilepaskan dan dihilangkan kecuali terdapat unsur-unsur yang dapat menyebabkan hilangnya hak memilih dan dipilih. Perumusan dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan kepala desa didesa wanayasa kecamatan pontang kabupaten serang?, Bagaimana implementasi asas equality before the law dalam pemilihan kepala desa di desa wanayasa kecamatan pontang kabupaten serang?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui mekanisme penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan kepala desa wanayasa kecamatan pontang kabupaten serang. 2) untuk mengetahui implementasi asas equality before the law dalam pemilihan kepala desa di desa wanayasa kecamatan pontang kabupaten serang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang memfokuskan sudut pandang penerapan asas equality before the law dalam pemilihan kepal desa di desa wanayasa kecamatan pontang, menggunakan jenis penelitian yang bersifat penelitian empiris yaitu menggunakan logika deduktif yang berarti kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu saja. Dan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan yang di teliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme atau tahapan penetapan daftar lemilih tetap ( DPT) dalam pemilihan kepala desa di desa wanayasa kecamatan pontang kabupaten serang adalah sebagi berikut: tahap melakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan salinan D4 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tahap penetapan daftar pemilih sementara berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian data masyarakat yang diperoleh dari D4, tahap evaluasi yaitu perbaikan dan penambahan data jika terdapat masyarakat yang tidak terdaftar di daftar pemilih sementara dengan cara melakukan komplen atau aduan, yang terakhir penetapan daftar pemilih tetap. Implementasi asas equality before the law dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa wanayasa kecamatan pontang kabupaten serang tidak berjalan dengan baik sebab dengan adanya peraturan bupati menyebabkan atau berpotensi menghilangkan hak memilih masyarakat hanya karna tidak terdaftar dalam DPT, hal ini menyebabkan terjadinya dualisme ditengah-tengah masyarakat yakni antara masyarakat yang terdaftar dalam DPT dan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT ini bertentangan dengan asas persamaan dalam hukum (equality before the law).

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x6 Sosial Budaya Islam > 2x6.2 Organisasi Politik Islam
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2022 06:48
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:56
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9742

Actions (login required)

Lihat Item