Al Mujaddid, Muhammad Najib (2022) Konsep Wali Muhakkam Pernikahan dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110104_COVER.pdf Download (99kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110104_Lampiran Depan.pdf Download (485kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110104_Bab I.pdf Download (425kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HKI_171110104_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (478kB)
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110104_Bab III.pdf Download (316kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HKI_171110104_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (256kB)
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110104_Bab V.pdf Download (152kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110104_Daftar Pustaka.pdf Download (215kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Di Indonesia banyak pasangan yang melakukan perkawinan sirri, dan ada orang yang bersedia menjadi wali muhakkam, dengan tujuan menolong dalam menghindari perbuatan zina, sehingga berani menikahkan sepasang calon suami istri tanpa wali. Wali muhakkam adalah orang biasa bukan penghulu resmi yang dimintai pertolongan oleh sepasang calon pengantin untuk menikahkannya, karena wali yang seharusnya tidak bersedia. Biasanya tokoh ulama dan tidak memerlukan prosedur resmi. Perumusan masalahnya adalah: bagaimana legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali muhakkam? Bagaimana implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali muhakkam? Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali muhakkam. dan untuk mengetahui implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali muhakkam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini merupakan kajian yang menitik-beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Kesimpulannya Legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali muhakkam adalah tidak sah karna ada wali hakim yang lebih berhak dan telah ditetapkan dalan Undang-Undang untuk menjadi wali bagi wanita yang ingin menikah dan tidak ada wali nya dengan prosedur izin dari pengadilan. Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum karna tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang, yaitu dengan melakukan pernikahan secara resmi. Implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali muhakkam yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, sehingga ada pihak yang kedepannya berpotensi mengalami banyak kerugian terutama dalam masalah keperdataan, yakni istri dan anak. Apabila ada hak dan kewajiban suami tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup, tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat, tidak diatur dan tidak dilindungi oleh hukum positif. Tidak adanya pengakuan secara hukum ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami terhadap istri dalam hal pengabaian tanggung jawab. serta kesulitan bagi anak dalam mengurus akta kelahiran dan hak keperdataan yang lain

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	13 Jul 2022 02:44
Perubahan Terakhir:	01 Aug 2022 02:38
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8792

Actions (login required)

Lihat Item