Sholihah, Baqiatus (2022) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam UU MK No 8 Tahun 2011 Perspektif Presidensial Indonesia. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
Abstrak
Latar Belakang Masalah dari skripsi ini adalah Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, atau yang biasa dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Lama. Presiden Soekarno mengalami pemakzulan. Berjalan sekitar enam tahun dari masa pemerintahannya, diawali dari peristiwa G-30-S/PKI menjadi titik awal melemahnya pengaruh politik Presiden Soekarno dan antara dampaknya, kendalinya atas MPRS merosot tajam. Puncaknya, MPRS menolak pertaggungjawaban Soekarno dan mencabut mandatnya sebagai Presiden. Pada tanggal 21 Mei 1998. Tapi tidak hanya sampai disitu, pada masa Reformasi pun masih terjadi konflik politik yang berujung pada pemberhentian Presiden. Yakni pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hal ini disebabkan karena beberapa masalah yang ditimbulkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid diantaranya, terindikasikan oleh penyalahgunaan dana Bulog dan dana Brunei Darussalam dan melakukan pergantian jabatan Kapolri Jenderal (Pol) S. Bimantoro tanpa dengan persetujuan DPR. Rumusan Masalah dari skripsi ini adalah : 1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden diIndonesia?,2.Bagaimana Dampak Pemakzulan(impeachment) di Indonesia,3.Bagaimana relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (impeachment) Pesiden dan/atau Wakil Presiden? Tujuan peenelitian dari skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden di Indonesia. Untuk mengetahui Dampak Pemakzulan(impeachment) di Indonesia, 3.Untuk mengetahui relevansi sistrm presidensial dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Metodologi Penelitian dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan melalui perundangan-undangan(statue approach). Adapun data yang digunakan adalah yaitu berasal dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan(library research). Dari penelitian ini dapat disimpulkan : 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme yang telah diatur dalam UU MK No 8 tahun 2011. Mahkamah Konstitusi bertugas menerima permohonan dari DPR terkait pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden, membuktikan dan memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar konstitusi atau tidak.2. Dampak terjadinya pemakzulan (impeachment) di Indonesia, sangat berdampak terhadap sosial politik dan berjalannya ketatanegaraan di Indonesia. Pembatasan isi kekuasaan presiden melalui adanya peraturan mengenai impeachment mempunyai pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan yaitu dengan semakin memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dan pada praktiknya terjadi hubungan saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 3. Relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (impeachment) Pesiden dan/atau Wakil Presiden masih sangat relevan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dan itu terlihat dari tidak adanya amandemen UU MK terkait pemakzulan (impeachment) hingga saat ini.
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum |
| Divisi: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
| User Penyetor: | M.Pd artina Subhan |
| Tanggal Disetorkan: | 16 Mar 2022 04:52 |
| Perubahan Terakhir: | 01 Apr 2024 03:47 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8224 |
Actions (login required)
 |
Lihat Item |