Rohman, Naufal (2022) Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes (Studi di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurang produktif nya BUMDes Sambilawang, maka dari itu perlu adanya dorongan dari pemerintah desa untuk membangun potensi desa. Salah satunya dengan adanya desa otonom yang dimana mampu mengurus pemerintahannya sendiri. Selain perlu adanya desa yang mampu dan berhak mengurus desanya sendiri, pemerintah desa juga berkewajiban memiliki sifat demokratis atau mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pengembangan dan pembangunan desa. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kaitan politik hukum pemerintahan desa menuju desa Sambilawang yang otonom dan demokratis?, bagaimana Implementasi penyusunan dan kedudukan BUMDes Sambilawang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui kaitan politik hukum pemerintahan desa Sambilawang dalam pembangunan masyarakat desa Sambilawang yang otonom dan demokratis. 2) untuk mengetahui implementasi penyusunan dan kedudukan BUMDes Sambilawang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Metodelogi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan di desa Sambilawang dengan teknik wawancara dengan sekretaris desa Sambilawang, tokoh pemuda, pengurus bumdes serta masyarakat desa Sambilawang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama, kaitan politik hukum pemerintahan desa Sambilawang memiliki keterkaitan yang sangat besar yakni dengan membentuknya Bumdes yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam bidang pembangunan, dari proses perencanaan sampai pengelolaan menjadi sangat penting menuju masyarakat Sambilawang yang mandiri. Kedua, Implementasi penyusunan dan kedudukan Bumdes Sambilawang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes secara susunan dan kedudukan kelembagaan, Bumdes Sambilawang secara umum sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari di bentuknya Peraturan Desa Sambilawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Karya Mandiri” dimana bukti dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini adalah adanya unit usaha perdagangan emping dan sayur-sayuran, unit usaha jasa sablon dan percetakan.
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum |
| Divisi: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
| User Penyetor: | M.Pd artina Subhan |
| Tanggal Disetorkan: | 16 Mar 2022 04:23 |
| Perubahan Terakhir: | 01 Apr 2024 03:37 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8221 |
Actions (login required)
 |
Lihat Item |