Aziz, Abdul (2022) Hak Ijbar dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparasi). Magister thesis, UIN SMH BANTEN.

Pra Tinjau	Teks 1. cofer tesis s2.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (50kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks 2. LAMPIRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (902kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (314kB) | Pra Tinjau
	Teks BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (703kB)
	Teks BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (376kB)
	Teks BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (399kB)
Pra Tinjau	Teks BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (220kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (84kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Abdul Aziz, NIM : 172022032, Judul Tesis: Hak Ijbar dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparasi) Allah menciptakan manusia dua jenis yaitu laki-laki dan perumpuan, dengan kodrat lahiriah dan batiniah yang relative berbeda dan ditakdirkan untuk berpasangan dan saling melengkapi demi terjalinnya ekosistem dan peradaban manusia dimuka bumi, sebagai pemersatu hubungan keduanya, Salah satu dari syarat rukun dalam perkawinan adalah keberadaan seorang wali, diantaranya wali mujbir, wali mujbir menjadi kontroversi diantara para imam mazhab. Dalam hal ini pengertian walimujbir adalah hak ijbar wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dar icalon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?2) Bagaimana Implementasi Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia? Tujuan penelitian tesis ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 2) Untuk Mengetahui Implementasi Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (libraryresearch), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, serta menjadikan data yang Diperoleh dari berbagai sumber literature yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan yang di bahas. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Adapun teknik pengolahan data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan metode sesuai buku panduan, dan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama menyangkut tentang masalah hak ijbar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, pemahaman tentang hak Ijbar secara teoritis pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban seorang wali dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menuju perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Sama sekali tidak diartikan atau mengarah kepada nikah paksaan secara ikrah yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Kedua. Perspektif hukum Islam berangkat dari hadis riwayat Muslim “Janda lebih berhak atas dirinya disbanding walinya, sedangkan seorang perawan dimintakan perseujuan atas dirinya.” (HR. Muslim). Secara garis besar menurut Imam Syafi’i, hadis tersebut menunjukan antara perawan dan janda yaitu izin perawan dengan sikap diamnya, maka yang membedakan melalui bentuk diam adalah ketika ia berbicara. Artinya, adanya urusan yang berbeda antara perawan dan janda. Ketiga, Perspektif hukum positif dalam persoalan kawin dengan menyematkan kata “paksa” yang diartikan secara keindonesiaan ini ternyata tidak relevan diimplementasikan di wilayah yang memiliki budaya patriarkhi, sehingga kasus tersebut dijadikan peraturan perundang-undangan perkawinan, salah satu pasal yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai ini tertanam pada undang-undang RI No.1 Tahun 1974 pada pasal (6) tentang syarat-syarat pekawinan. Artinya persetujuan dan kebijakan orang tua tidak berlaku sebelum kedua mempelai tersebut menyetujuinya.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Magister)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	PASCASARJANA > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	28 Jan 2022 02:32
Perubahan Terakhir:	05 Sep 2022 06:20
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8072

Actions (login required)

Lihat Item