Syahroni, Syahroni (2021) Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat (Studi Di Desa Mekarjaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Banten). Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.

Pra Tinjau	Teks (COVER) 1. COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (31kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (LAMPIRAN DEPAN) 2. LAMPIRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (309kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (394kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB II) BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (216kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB III) BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (715kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB IV) BAB IV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (315kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB V) BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (203kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (387kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Nama: Syahroni, Nim :171130087 Judul Skripsi: Pandangan Hukum Islam TerhadapPembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat (Studi Di Desa Mekarjaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Banten). Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “Koperasi Syariah” sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam al-quran. Islam menganggap riba sebagai suatu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur’an melarang umat islam memberi ataupun memakan uang riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstastus peminjam dana atau pengelola usaha. Berdasarkan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 1). Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan koperasi yang terjadi di desa Mekarjaya? 2). Bagaimanapengaruh pembiayaan koperasi BMI terhadap perekonomian rakyat desa Mekarjaya? 3). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang transaksi pembiayaan koperasi syariah? Penelitian ini bertujuan untuk 1). Agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah di desa mekarjaya? 2). Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan koperasi terhadap perekonomian rakyat di desa Mekarjaya? 3). Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pembiayaan koperasi syariah yang terjadi di desa Mekarjaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris-sosiologis, Empiris dapat dari meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara. Sedangkan sosiologisnya adalah tentang kehidupan sosial atau kebiasaan masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Prosedur pemberian besaran pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan anggota untuk mengembalikan (capacity to repay). Pembiayaan pertama maksimal 80% dari nilai simpanan modal kerja, pembiayaan kedua maksimal 90% dari simpanan modal kerja, pembiayaan ketiga dan seterusnya maksimal 100% dari nilai simpanan modal kerja. Dalam pembiayaan digunakan skim mikro iii mitro usaha (MMU). Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, koperasi syariah BMI membantu masyarakat yang membutuhan dana atau pembiayaan modal untuk usaha yang mereka sedang usahakan atau yang akan membuat usaha. Sedangkan mereka yang tidak mengalami kenaikan, karena mereka menggunakan pembiyaan koperasi syariah sebagai biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Dengan memahami dari segi praktek yang terjadi, akad Ijarah yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syara’ karena adanya syarat Ijarah yang belum terpenuhi yakni harus ada barang atau jasa yang akan disewakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat Ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri atau hak mengelola.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	11 Nov 2021 07:05
Perubahan Terakhir:	11 Nov 2021 07:05
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7470

Actions (login required)

Lihat Item