Kewenangan Daerah dalam Pemungutan Pajak Usaha Kos Menurut Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengganti Atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Studi: Pajak Usaha Kos di Desa Pelamunan-Kabupaten Serang)

Sari, Mega Kurnia (2021) Kewenangan Daerah dalam Pemungutan Pajak Usaha Kos Menurut Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengganti Atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Studi: Pajak Usaha Kos di Desa Pelamunan-Kabupaten Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

[img]
Pra Tinjau
Teks (COVER)
1.COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (27kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (LAMPIRAN DEPAN SKRIPSI)
2.LAMPIRAN DEPAN SKRIPSI.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (493kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB I)
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (311kB) | Pra Tinjau
[img] Teks (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Hanya staf repositori
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (205kB)
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB III)
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (338kB) | Pra Tinjau
[img] Teks (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya staf repositori
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (368kB)
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB V)
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (88kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (164kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Kewenangan daerah otonom kabupaten serang adalah membuat aturan hukum berupa perda mengenai pajak daerah yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. aturan ini berisikan mengenai ketentuan pembayaran Pajak usaha rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 untuk ikut membayar pajak sebesar 5%. Namun, pada kenyataan yang ditemukan dilapangan, peraturan tersebut masih belum ditaati oleh para pengusaha kos di Kabupaten Serang. Perumusan Masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (usaha kos) di Kabupaten Serang ? (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perda tersebut ? Tujuan dari penelian ini adalah : (1) Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 mengenai pajak usaha kos di Kabupaten Serang. (2) untuk mengetahui lebih dalam kendala dari pelaksanaan perda tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa studi lapangan yang berupaya mendeskripikan PERDA Kabupaten Serang No. 3 tahun 2014 perubahan atas perda No. 5 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, untuk mendapatkan data, maka dilakukan teknik wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pajak tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kewenangan daerah otonom kabupaten serang adalah membuat aturan hukum yang berimplikasi kepada kenaikan PAD guna pembangunan bagi daerah, implementasi perda No. 3 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. belum tercapai hasil yang menyeluruh dalam perealisasiannya, hal ini karenakan terjadi kendala dalam pelaksanaan perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, salah satu diantaranya yakni banyaknya pengusaha kos yang tidak mengikuti peraturan yang mengatur mengenai perizinan usaha kos berupa kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga banyak sekali pembangunan rumah kos yang tidak mengikuti aturan pemungutan pajak rumah kos, dengan mengkaji permasalahan tersebut maka pemerintah harus bertindak tegas dengan menaikan denda untuk para pengusaha kos yang tidak ikut melaksanakan perda tersebut, sehingga dapat menimbulkan efek “jera” bagi pelanggar perda tersebut.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor: Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan: 11 Nov 2021 04:18
Perubahan Terakhir: 25 Mar 2024 02:31
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7462

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.