Pratama, Rijal Setia (2021) Analisis Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Studi di Bawaslu Kota Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (28kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks LAMPIRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (434kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (428kB) | Pra Tinjau
	Teks BAB II.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (275kB)
	Teks BAB III.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (289kB)
	Teks BAB IV.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (264kB)
Pra Tinjau	Teks BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (88kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (221kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Potensi pelanggaran Pemilu rawan terjadi dalam tahapan kampanye, sebagai momen Peserta Pemilu pada Pemilu 2019 untuk memperkenalkan diri. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye setiap kandidat calon maupun tim kampanye harus memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, peran bawaslu ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengawasan juga turut dibutuhkan agar para peserta yang melakukan suatu pelanggaran dapat segera ditindak. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis undang-undang nomor 7 tahun 2017 terhadap pelanggaran APK 2019?, 2) Bagaimana kualitas pemilu 2019 dengan adanya pelanggaran pemasangan APK?, 3) Apa yang menjadi penghambat dalam penindakan pelanggaran APK dan proses penegakan hukum pemilu 2019 di Bawaslu Kota Serang? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana analisis UU Nomor 7 tahun 2017 terhadap pelanggaran APK 2019, 2) Bagaimana kulitas pemilu 2019 dengan adanya pelanggaran pemasangan APK, 3) Apa yang menjadi penghambat atau pendukung dalam penindakan pelanggaran APK dan proses penegakan hukum pemilu 2019 di Bawaslu Kota Serang. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan Metode Penelitian studi kepustakaan (library research), jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yuridis normatif, Teknik Pengumpulan data penelitian ini bersumber dari bahan primer dan skunder. Teknik Pengolahan data Penelitian ini menggunakan Analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan perihal metode kampanye. Sedangkan sanksinya dijelaskan dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 78 (ayat 1 & 2) dimana hukuman bagi pelanggar pemasangan APK berupa penertiban/penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu. Kedua. Adanya pelanggaran pemasangan APK di Kota Serang, menjadikan pemilu yang tidak berkualitas. Karena selalu mengedepankan kepentingan pribadi tanpa melihat aspek lain (Lingkungan dan Kepentigan Umum), serta menjujung tinggi norma hukum. Ketiga. kurangnya koordinasi antara Bawaslu Kota Serang dan Satpol PP. Menjadi kendala penindakan pelanggaran APK.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pemilu, Alat Peraga Kampanye, dan Bawaslu
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	23 Jun 2021 06:49
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:27
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/6843

Actions (login required)

Lihat Item