Fujianti, Anisa (2021) Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Kasus yang Melibatkan ASN. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks cover.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (30kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks LAMPIRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (476kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (340kB) | Pra Tinjau
	Teks BAB II.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (297kB)
	Teks BAB III.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (273kB)
	Teks BAB IV.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (265kB)
Pra Tinjau	Teks BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (90kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks DAFTAR PUSTAK1 hl 94-101.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (235kB) | Pra Tinjau

Abstrak

PPNS adalah penyidik khusus yang dibentuk dari PNS dengan mendapatkan pelatihan penyidikan, berdasakan Pasal 43 UU No. 19 Tahun 2019 dimana adanya tumpang tindih kewenangan dari pada PPNS dengan Penyidik Kepolisian, dikarenakan sebagai subsistem daripada POLRI kewenangan melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan merupakan kewenangan penyidik POLRI pada tindak pidana khusus bidang ITE. Penulis merumuskan masalah antara lain adalah: 1). Bagaimanakah kewenangan PPNS berdasarkan Pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 dalam kasus yang melibatkan ASN?, 2). Apakah PPNS dapat dimutasi pada lembaga pemerintah atau nonkementerian yang dasar hukum kewenangannya berbeda?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1). Mengetahui kewenangan PPNS dalam Pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 dalam kasus yang melibatkan ASN. 2). Mengetahui apakah PPNS dapat dimutasi pada lembaga pemerintah atau nonkementerian yang dasar hukum kewenangannya berbeda. Metodologi penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian Library Reaserch dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan mengenai analisis yuridis normatif kewenangan PPNS berdasarkan pasal 43 UU No. 19 tahun 2016 dalam kasus yang melibatkan ASN. Kesimpulan penelitian ini adalah kewenangan PPNS dalam pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 telah sesuai berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981, PPNS berdasarkan pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 dalam melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan dilakukan sesuai dengan KUHAP dan tetap berkoordinasi dengan penyidik POLRI dan mekanisme yang semula harus melalui izin dari ketua pengadilan dapat dikecualikan dalam hal yang dianggap khusus. Adapun mutasi PPNS berdasarkan pasal 12 PERMENKUMHAM No. 5 Tahun 2016 PPNS dapat dimutasi dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan kementerian atau non-kementerian dasar hukum kewenangannya berbeda.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	26 Apr 2021 07:07
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:15
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/6580

Actions (login required)

Lihat Item