Mekanisme Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Angela, Silvia (2021) Mekanisme Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.

[img] Teks
COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (101kB)
[img] Teks
LAMPIRAN DEPAN.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (361kB)
[img] Teks
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (331kB)
[img] Teks
BAB II.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (259kB)
[img] Teks
BAB III.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (340kB)
[img] Teks
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (371kB)
[img] Teks
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (103kB)
[img] Teks
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (149kB)

Abstrak

Silvia Angela NIM: 161120118 Judul Skirpsi : Mekanisme Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota berwenang mengatur sendiri urusan pemerintahan nya sendiri berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Namun dengan ada nya hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1). Bagaimana mekanisme hubungan kewenanan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? 2). Bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan Penelitian: 1). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha daerah. 2). Untuk mengetahui bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengaan cara melakukan studi kepustakan (liberty research). Teknik pengumpulan data mengunakan sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder yang di peroleh melalui media prantara berupa catatan, buku-buku teks, jurnal,artikel, dan berita di internet, adapun analisis data dengan mengunakan analisis kualitatif kemudian di sajikan dalam bentuk deskritif. Kesimpulan dari penelitain ini: 1)Mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah melalui delegasi yakni pelimpahan wewenang dari satu badan/pejabat kepada badan/pejabat lainnya walaupun pada dasarnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kewenangan masing-masing pemerintah. 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggaran pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilihat dari dampak dan manfaat yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jika dampak yang ditimbulkan bersifat daerah lokal maka menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan jika dampak atau manfaatnya lintas Kabupaten/Kota maka menjadi urusan Pemerintahan Provinsi

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 341 Hukum bangsa
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara > Jurusan Hukum Tata Negara
User Penyetor: M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan: 26 Feb 2021 03:03
Perubahan Terakhir: 26 Feb 2021 03:03
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/6168

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.