Malik, Azy Maulana (2020) Pencabutan Hak Politik sebagai Hak Dasar Warga Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Analisis UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks 1. COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (20kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks 2. LAMIPRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (399kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (297kB) | Pra Tinjau
	Teks BAB II.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (293kB)
	Teks BAB III.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (360kB)
	Teks BAB IV.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (302kB)
Pra Tinjau	Teks BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (89kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (150kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Perbuatan tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, tindak pidana korupsi bukan lagi sebagai tindakan pidana biasa akan tetapi sudah menjadi tindak pidana yang luar biasa, oleh karena itu hukumannya juga harus luar biasa dengan delik khusus. Penegak hukum melakukan terobosan baru dengan pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi berdasarkan pada KUHP dan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1) “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak”. Perumusan masalah peneliti ini adalah Bagaimana dasar hukum pidana tambahan berupa pencabutan Hak Politik kepada tindak pidana korupsi dan bagaimana pencabutan Hak politik bagi terpidana tambahan korupsi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan Penelitian dari skripsi ini adalah : 1). Untuk mengetahui dasar hukum tambahan pencabutan Hak Politik kepada tidak pidana korupsi ,2). Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana tambahan berupa pencabutan Hak Politik berdasarkan KUHP dan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari UU No 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1) Tentang HAM. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian pustaka (Library Research) atau data primer, data sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian hukum untuk memecah permasalahan yang diteliti. Dari penelitian dapat disimpulkan 1. Dasar hukum dalam pencabutan hak politik yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat (1) huruf d, dalam KUHP terdapat dalam pasal 10 huruf (b) angka 1 dan terdapat dalam pasal 35 ayat 1 huruf (a) dan (c). 2. Pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena hak politik adalah hak yang bisa dilanggar (non-derogable rights) dan memiliki batas waktu pencabutan didalam KUHP pasal 38 ayat kemudian Putusan MK Nomor 56/PUU-XVIII/2019.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 347 Prosedur Sipil & pengadilan
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	26 Okt 2020 10:02
Perubahan Terakhir:	20 Mar 2024 03:26
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5730

Actions (login required)

Lihat Item