Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah

HUSEN, AHMAD (2017) Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah. Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN.

[img] Teks (LAMPIRAN SK)
7 Lampiran.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (113kB)
[img] Teks (LAMPIRAN DEPAN SKRIPSI)
1-SKRIPSI-B5 Husen.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (936kB)
[img] Teks (BAB I)
2 BAB I Husen.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (558kB)
[img] Teks (BAB II)
3 BAB II Husen.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (358kB)
[img] Teks (BAB III)
4 BAB III Husen.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (331kB)
[img] Teks (BAB V)
6 BAB V Husen.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (309kB)

Abstrak

DPD adalah bagian dari lembaga legislatif sama dengan DPR namun kewenangan DPD bersifat terbatas hanya mengajukan RUU. dalam konsep Islam anggota badan legislatif terdiri dari ahlul halli wal aqdi yang meliputi unsur perwakilan daerah dan anggota DPR. Permasalahan tugas dan fungsi DPD dan DPR dalam konstitusi Indonesia tidak pernah terjadi pada pemerintahan Islam tetapi secara subtansif tidak bertentangan dengan konsep Islam. Perumusan masalah dalam penelitian ini :1). Bagaimana Pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang–undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 2).Bagaimana Pelaksanaan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pengajuan rancangan undang–undang tentang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 3).Bagaimana Pelaksanaan kewenangan D ewan P erwakilan D aerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengatahui pelaksanaan kewenangan D ewan P erwakilan D aerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 2). Untuk mengatahui pelaksanaan kewenangan D ewan P erwakilan D aerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pembentukan dan pemekaran serta penggab ungan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 3).Untuk mengatahui pelaksanaan kewenangan D ewan P erwakilan D aerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan k euangan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan ( Library Research ), adapun untuk pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan sekunder dari buku - buku yang berkaitan dengan objek pembahasan. sed angkan teknik pengolahan data penulis menggunakan pendekatan berpikir induktif yaitu pengolahan data dari yang bersifat khusus dan ditarik kepada yang bersifat umum. Kesimpulan yang dapat ditarik, Pelaksanaan kewenangan DPD mengajukan rancangan undang - undang ke DPR baik Rancangan undang - undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pus at dan daerah oleh karena itu DPD di sebut dengan kamar pertama dan DPR kamar kedua yang dinamakan dengan sistem bicameral Sedangkan konsep Islam tidak ada pemisahan kewenangan karena DPD dan DPR mempunyai hak yang sama untuk membuat undang - undang (al - sult hah al - tasri‟iyah).

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords): Fiqh Siyasah
Subjek: 2x4 Fiqh
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara > Jurusan Hukum Tata Negara
User Penyetor: S.I.IP AINUN NAJAH
Tanggal Disetorkan: 23 Mei 2017 15:54
Perubahan Terakhir: 23 Mei 2017 15:54
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/550

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.