Fuadah, Fufu Dzuratul (2020) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Impeachment Terhadap Presiden dalam Konteks Check And Balances. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (96kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks LAMPIRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (317kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (297kB) | Pra Tinjau
	Teks BAB II.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (316kB)
	Teks BAB III.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (290kB)
	Teks BAB IV.pdf Restricted to Hanya user terdaftar Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (283kB)
Pra Tinjau	Teks BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (95kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (236kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Sebelum perubahan UUD 1945 Indonesia sudah dua kali memberhentikan Presidennya yakni Ir. Soekarno dan Abdurrohman Wahid. Kedua Presiden tersebut di berhentikan atas dasar-dasar politik karena prosses pemberhentiannya sepenuhnya dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini adalah MPR. Namun setelah UUD 1945 mengalami amandemen selain menimbulkan perubahan-perubahan dalam hal ketatanegaraan Indonesia, dalam hal pemberhentian Presiden juga mengalami perubahan besar, yakni dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden lebih tepatnya dalam mekanisme impeachment. Tujuannya agar pemberhentian Presiden dalam diputus berdasarkan alasan-alasan hukum bukan hanya alasan politik saja seperti sebelum amandemen UUD 1945. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan impeachment terhadap Presiden dalam konteks check and balances. 2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme impeachment terhadap Presiden dilihat dari konteks check and balances. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah 1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan impeachment terhadap Presiden dalam konteks check and balances, 2. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi mekanisme impeachment terhadap Presiden dalam konteks check and balances. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dan pendekatan historis (Historical Aproach). Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dan teknik analisis data menggunakan pendekatan yang bersifat deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpukan 1. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan impeachment terhadap Presiden dalam konteks check and balances telah diatur dalam UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan impeachment tidak disebutkan sebagai kewenangan hanya sebatas kewajiban saja, karena sifat putusan yang berbeda antara kewenangan dan kewajiban. Kewenangan yang di miliki oleh Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka penerapan Prinsip check and balances dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme Impeachment terhadap Presiden kurang mencerminkan adanya penerapan prinsip check and balances. Putusan MK ini tidak mempengaruhi keputusan MPR karena mekanisme pemberhentian di MPR melalui mekanisme politik. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dipergunakan ataupun tidak oleh MPR dalam pemberhentian Presiden. Namun dengan melalui mekanisme impeachment oleh Mahkamah Konstitusi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances) antar lembaga negara dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat tercapai. Sehingga dalam hal pemberhentian Presiden bukan hanya atas unsur politik saja melainkan melihat dan memutus dari sisi hukum pula.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	18 Jun 2020 02:43
Perubahan Terakhir:	20 Mar 2024 03:20
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5240

Actions (login required)

Lihat Item