EFEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA(Studi di Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)

SA'DULLAH, SA'DULLAH (2017) EFEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA(Studi di Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN.

[img] Teks (COVER)
Caver.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (159kB)
[img] Teks (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (136kB)
[img] Teks (BAB I)
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (226kB)
[img] Teks (BAB II)
BAB II.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (151kB)
[img] Teks (BAB III)
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (251kB)
[img] Teks (BAB V)
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (86kB)
[img] Teks (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (57kB)

Abstrak

Banyak persoalan yang terjadi di dala m tubuh Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang pertama menyangkut tingkat kompetensi anggotanya dalam menjalankan fungsinya dan tingkat pendidikan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa masih rendah sehingga dimungkinkan bahwa kualitas Badan Permusyawaratan Desa tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang akan ditetapkan, dan yang kedua adalah kemungkinan Badan Permusyawaratan Desa dipakai sebagai alat oleh anggotanya untuk memperoleh sumber daya politik dan ekonomi yang ada di desa, hal ini diperkuat adanya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis memberikan perumusan masalah, yaitu: Bagaimana efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Cigelam?; Apa kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigelam dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? Berkenaan dengan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Cigelam, untuk mengetahui kendala efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk bisa memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek atau subjek penelitian. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu: studi survey dalam arti penulis mencari informasi secara langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis rumuskan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cigelam sudah dapat dikatakan efektif. Indikator dalam penilaian efektifitas BPD desa Cigelam adalah: (a) BPD desa Cigelam telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-undang, (b) BPD desa Cigelam telah ikut serta bersama pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa, (c) Memutuskan peraturan desa bersama kepala desa secara musyawarah, (d) BPD desa Cigelam mengawasi pemerintahan desa dan Kepala Desa, dan (e) BPD desa Cigelam direkrut berdasarkan hasil musyawarah. Kendala-kendala dalam efektivitas Badan Permusyawaratan Desa di desa Cigelam dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut: kurangnya Sumber Daya Manusia yang potensial dibidangnya, pola hubungan kerja sama dengan pemerintah desa yang kurang bersinergi, pendapatan atau insentif anggota BPD yang tidak mencukupi untuk penghidupan keluarganya, rekruitmen/sistem pemilihan anggota BPD yang kurang selektif dan demokratis, dan kendala fasilitas operasional.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords): UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara > Jurusan Hukum Tata Negara
User Penyetor: S.I.IP AINUN NAJAH
Tanggal Disetorkan: 03 Mei 2017 14:50
Perubahan Terakhir: 03 Mei 2017 14:50
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/435

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.