Sanawiyah, Sanawiyah (2019) Dampak Pemilihan Umum Secara Langsung Terhadap Potensi Money Politic (Studi di Kabupaten Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks (COVER) COVER SKRIPSI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (48kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (LAMPIRAN) HALAMAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (559kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (398kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB II) BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (228kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB III) BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (375kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB IV) BAB IV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (485kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB V) BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (93kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (DAFTAR PUSTA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (228kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi di indonesia saat ini, penyalahgunaan kekuasaan uang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat masih banyak terjadi. Mekanisme demokrasi, seperti pemilu dan sebagainya masih jauh dari sempurna dan belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kuatnya pengaruh uang dalam politik terhadap kandidat terpilih membuat risiko yang sangat besar terhadap demokrasi. Sehingga tidak mengherankan jika politik uang pada konteks politik di indonesia, saat ini sudah berada pada tahap yang sangaat memperhatinkan. Fakta menunjukan bahwa dalam hampir semua tingkatan konteks politik mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan dewan perwakilan daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah adalah bagaimana konsep pemilihan umum secara langsung dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22 E, bagaimana dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi money politic studi di Kabupaten Serang, dan bagaimana sanksi hukum praktek money politic. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui konsep pemilihan umum secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E, 2) untuk mengetahui dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi money politic (study di kabupaten serang), dan 3) untuk mengetahui sanksi hukum praktek money politic. Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitiannya field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolaan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan melakukan abstraksi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Pertama, Konsep pemilihan umum secara langsung berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 BAB VIIB Pasal 22 E Ayat (1) bahwa pemilihan umum secara langsung dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kedua, Dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi money politic studi dikabupaten serang, bahwa model pemilihan secara langsung oleh rakyat telah mendorong pihakpihak tertentu untuk mengambil jalan pintas merebut suara rakyat dengan memanfaatkan kemiskinan. Ada tiga alasan para calon melakukan money politic yaitu: Memperoleh suara terbanyak, Mendapatkan proyek, Pengaruh penguasa elit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya money politic di masyarakat Kabupaten Serang yaitu faktor ekonomi (kemiskinan), faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan politik) dan faktor kebudayaan (adanya budaya saling memberi sehingga masyarakat harus memberi sesuatu untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses dll). Ketiga, aturan mengenai sanksi praktek money politic sudah diatur dalam Undang-undang baik itu dalam Undang-undang pemilu, maupun Undang-undang pilpres, pileg, dan pilkada. antara lain: 1) UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 515, 519, 521, dan pasal 523 ayat (1) (2) (3), 2) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres pasal 46 ayat (1), ayat (2), 3) UU Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pileg pasal 90, 4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada pasal 187 A ayat (1), pasal 187 B, C, dan D

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 320 Ilmu politik > 328 Proses legislatif
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	15 Mei 2019 01:35
Perubahan Terakhir:	13 Mar 2024 08:02
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3712

Actions (login required)

Lihat Item