Author: dell
Last saved by: user

BAB IV
PERAN KUA DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

A.	Peran dan Tugas KUA Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Kecamatan Curug
Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan Kantor Urusan Agama dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:
Memberi pelayanan di bidang perwakafan. Peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki peran legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan;

https://takwilsantri.blogspot.co.id/2017/03/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html, diakses pada 28 Mei. 2018, pukul 14:01 Wib.

Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama;
Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberikan letigimasi terhadap tanah wakaf tersebut, letigimasi itu dalam bentuk pengeluaran akte ikrar wakaf (AIW) ketika ada masyarakat yang mewakafkan, wakaf nya itu harus dinyatakan di depan Pejabat pembuat akte ikrar wakaf (PPAIW) tapi sebelum mengikrarkan wakaf tersebut, ia harus menunjuk dulu siapa nazhirnya. Itu harus dibuktikan. Dengan dibuktikan kepemilikan tanah yaitu sertifikat tanah, sertifikat tanah itu nanti menjadi syarat untuk mendapatkan Akte Ikrar Wakaf (AIW), setelah Akte Ikrar Wakaf (AIW) itu dibuat persyaratannya, pertama bukti kepemilikan tanahnya harus jelas dapat dari sertifikat atau hasil dari jual beli bahwa tanah itu tidak sengketa harus ditanda tangani oleh lurah dan diketahui oleh camat, kemudian ditunjuk pengerus nazhirnya berapa orang minimal 4 (empat) ada ketua sekretaris bendahara dan anggota, setelah itu wakaf di daftarkan Ke KUA untuk mendaptkan akte ikrar wakaf.
Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) akan melihat kelengkapan berkasnya, setelah melihat kelengkapan berkasnya baru KUA akan survei ketempat lokasi, untuk memastikan batas kiri kanannya utara, selatan, timur, dan barat, misalkan sudah jelas dan sudah tidak ada sengketa baru dibuatkan akte ikrar wakaf.

. Yatna Supriatna, diwawancarai oleh Ahmad Fauzi,( Kantor Uurusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang: Hari Senin, 9 April 2018 pukul 09:30 WIB)

Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nazhir di hadapan PPAIW. 
Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat surat sebagai berikut:
a.	Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya).  
b.	Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa. 
c.	Surat keterangan pendaftaran tanah. 
d.	Izin dari Bupati/Kotamadya Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.

Yatna Supriatna, diwawancarai oleh Ahmad Fauzi,( Kantor Uurusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang: Hari Senin, 9 April 2018 pukul 09:30 WIB)

PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir. Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. 
PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.
sebagaimana yang di sebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Di Bab II pasal 4 nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor urusan Agama setempat. Dan di pasal 7 ayat (1), nadzir organisai wajib di daftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui kantor Urusan Agama Setempat. Di pasal 3 point (C). Memiliki
1.	Salinan akte notaris tentang pendirian dan anggaran dasar,
2.	Daftar susunan pengurus;
3.	Anggaran rumah tangga;
4.	Program kerja dalam pengembangan wakaf;
5.	Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
6.	Surat pernyataan bersedian diaudit.

Himpunan Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat an wakaf (Serang: Bazda Provinsi Banten, Tahun: 2008) h. 148

Persyaratan nazhir badan hukum, seperti dikemukakan diatas, dalam prakteknya mengalami kesulitan struktural karena tidak semua nazhir berbadan hukum memiliki perwakilan di daerah tanah yang memiliki wakafnya. Demikian pula organisasi bersekala lokal yang belum memiliki perwakilan di daerah akan mengalami kesulitan dalam praktik.

Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarkat,  h. 179

Sedangkan dalam peraturan menteri agama (PERMENAG) No. 73 Tahun 2013 Menyebutkan:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 33, Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
Selanjutnya. Peran dan Tugas KUA Kecamtan Curug Kota Serang dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf hanya dibidang adminstrasi yaitu Tata Cara prosedur perwakafan. 

Yatna Supriatna, diwawancarai oleh Ahmad Fauzi,( Kantor Uurusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang: Hari Senin, 9 April 2018 pukul 09:30 WIB)

1.	Tahapan-tahapan Ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf
a.	Calon wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.
b.	Syarat tanah yang di wakafkan adalah milik wakif baik berupa pekarangan pertaniann (sawah-tambak) atau  sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh nazhir/pengurus lembaga sosial agama dan berdiri bangunan sosial agama.
c.	Calon wakif memberi tahukan kehendaknya kepada nazhir (orang yang di serahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau nazhir yang ditunjuk.
d.	Nazhir terdiri dari 
1.	Nazhir perorangan bisa di sebut nazhir Desa/Kelurahan atau nazhir yang ditunjuk (minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di Kecamatan wilayah tempat objek wakaf)
2.	Nazhir organisasi contoh pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten.
3.	Nazhir badan hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku).
e.	Calon wakif dan nazhir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan fhoto copy kepemilikan (sertifikat Hak, HGB, Petok atau keterangan tanah negara (yang sudah di kuasai lembaga sosial dan di dirikan bangunan sosial)
f.	Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan/pemecahan sertifikat di BPN). Bila dari tanah yayasan/bekas hak adat, atau dari tanah negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riel.
g.	Calon wakif dan nazhir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan (lihat lampiran persyaratan administrasi) diusahan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf.
h.	Setelah persyaratan di priksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan  diterbitkan Akta  Ikrar Wakaf (untuk  wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf)
i.	Nazhir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor  BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada.
2.	Persyaratan admistrasi proses sertifikasi tanah wakaf
a.	Dari tanah yayasan/petok D
1.	Fhoto copy KTP dan Kartu keluarga wakif dilegalisir kepala Desa/Keluarahan atau camat.
2.	Fhoto copy KTP nazhir dilegalisir kepala desa/kelurahan
3.	Asli petok D atau yang sejenis (SOP, surat girik). Bila tidak ada atau/hilang di ganti keterangan pernyataan kehilangan dari yang bersangkutan/ahli waris diketahui kepala desa. Kelurahan dan dua orang saksi. Diupayakan ada surat kehilangan dari kepolisian (polsek)
4.	Asli Riwayat Tanah dari kepala desa/kelurahan.
5.	Fhoto Copy C desa atau bukti lain sesuai dengan riwayat tanah dilegalisir kepala desa/kelurahan atau bukti penguasaan tanah (pernyataan) sesuai dengan riwayat tanah.
6.	Surat  keterangan warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau riwayat tanah terakhir atas nama orang tua yang meninggal.
7.	Surat persetujan dan kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.
8.	Fhoto copy KTP dan kartu keluarga seluruh ahli waris dilegalisir (no 6-8) bila wakif atau petok d atas nama porang yang sudah meninggal)
9.	SK Nazhir dari KUA asli atau photo copy dilegalisir
10.	wakaf dan akta ikrar wakaf atau akta pengganti AIW asli dan copy. (bila wakif masih hidup memakai ikrar wakaf dan AIW, bila wakif elah meninggal atau ikrar sebelum tahun 1977 memakai akta pengganti AIW dan disertai keterangan warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat)
11.	Mengisi formulir dari BPN
b.	Dari tanah negara murni
1.	Fhoto copy KTP dan kartu keluarga wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat.
2.	Fhoto copy KTP Nazhir dilegalisir kepala desa/kelurahan 
3.	SK nazhir dari KUA asli atau fhoto copy dilegalisir KUA
4.	Surat pernyataan menguasai tanah negara oleh tokoh masyarakat dan ta’mir dan surat kuasa untuk melaksanakan ikrar wakaf.
5.	Ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf asli
6.	Copy surat keterangan PBB lokasi terdekat bidang wakaf.
7.	Copy gambar kretek desa
8.	Fhoto copy sertifikat tanah sekitarnya yang berbatasan dengan lahan wakaf (bila ada). Cnomor  1 s/ 7 rangkap 2 dilegalisir)
9.	Mengisi  formulir BPN
c.	Dari tanah bersertifikat hak milik, atau hak guna bangunan
1.	Fhoto copy KTP dan kartu keluarga wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat.
2.	Fhoto copy KTP nazhir dilegalisir kepala desa/kelurahan
3.	Asli sertfikat tanah yang di wakafkan
4.	SK nazhir dari KUA asli atau copy legalisir
5.	Ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf atau akta pengganti AIW asli
6.	Surat keterangan warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau sertifikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal.
7.	Surat persetujuan dan kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.
8.	Fhoto copy KTP/KSK seluruh ahli waris dilegalisir (no 6-7 bila wakif sertifikat atas nama orang yang sudah meninggal).
9.	Copy surat keterangan PBB bidang wakaf bila ada SPP waris bila diperlukan 9 (nomor 1 s/d 8 rangkap 2 dilegalisir 
10.	Mengisi formulir
Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 telah mengatur tata cara pendaftaran benda wakaf, sebagai berikut: Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian 

Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 84

B.	Kendala-kendala Dalam Pengelolaan harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Curug
Pertama, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui secara jelas ketentuan hukum, tata cara dan prosedur wakaf yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug Kota Serang.
Sebenarnya KUA Kecamatan Curug Kota Serang sering memberikan arahan terkait masalah tentang harta benda wakaf, karena di Kecamatan curug Kota serang sering mengadakan pengajian bulanan, dan dari pihak KUA rutin mengikuti pengajian bulanan itu, dan sering pula memberikan masukan terkait harta benda wakaf.
Akan tetapi masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur perwakafan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug Kota Serang.
Kedua, ada sebagian masyarakat yang memang belum mengetahui prosedur perwakafan di KUA Kecamatan Curug Kota serang, walaupun sering memberikan arahan terkait masalah perwakafan setiap bulannya disela-sela pengajian bulana Kecamatan Curug Kota Serang.
Ketiga, masih banyak tanah yang belum tesertifkasi,

Yatna Supriatna, diwawancarai oleh Ahmad Fauzi,( Kantor Uurusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang: Hari Senin, 9 April 2018 pukul 09:30 WIB)

Selanjutnya jika melihat masalah-masalah atau kendala-kendala ditas yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Curug kota Serang tentang pengelolaan harta benda wakaf tersebut.
Sedangkan jika kita melihat peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang disebutkan pada: 
Bab I Ketentuan Umun pasal 1 ayat (1, 2, 3, dan 4).
Ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerhkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (2), wakif adalah pihak yang mewakfkan harta benda wakafnya. (3), harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. (4), ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda milik nya. 
Dan pada Bab IV dijelaskan pada pasal 19 ayat (1), pernyataan ikarar wakaf diucapkan oleh wakif atau kuasanya kepada nazhir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dihadapan PPAIW.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, www.djpp.kemenkumham.go.id, No.1047, 2013

Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, disebutkan pada:
Bab I Ketentuan umum pasal 1ayat (6) menyebutkan pejabat pembuat akte ikrar wakaf selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akte ikrar wakaf.
Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan pada:
Bab I Ketentuan Umum pasa 1 ayat (12), Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan kepala KUA adalah Pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama islam ditingkat kecamatan.
Peraturan Pemerintah No 28 Tahun1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan pada:
Bab III Tata Cara Mewakafkan dan Pendaftarannya pada:
pasal 9 ayat (1), pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
Pasal 10 ayat (1), setelah kata ikrar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka pejabat pembuat akte ikrar wakaf atas nama nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada bupati/walikota kepaladaerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurutketentuan Peraturan Pmerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia,.. h. 245

Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.
Bab I Ketentuan umum pada pasal 215 ayat (6), pejabat pembuat akte ikarar wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang disngkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar wakif dan menyerahkannya kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan slam Departemen agama 2001. h. 35

60