Ibrahim, Muhammad Saddam (2018) Penghapusan Hak TNI dalam Keterlibatan Politik Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Ditinjau dari Perspektif HAM. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks (COVER) Caver.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (172kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (ABSTRAK) abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (73kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (272kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB II) BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (273kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB III) BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (265kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB IV) BAB IV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (274kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB V) BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (87kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Sejak awal kemerdekaan, TNI merupakan idola bagi masyarakat, karena ia dianggap sebagai prajurit pejuang yang dalam kehidupan kesehariannya bahu membahu bersama rakyat, selain untuk menghadapi pihak-pihak luar yang berusaha menjajah kembali negeri ini, juga bersama masyarakat lainnya bekerja sama di dalam mengatasi problem kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam benak TNI waktu itu hanya satu kata yang pasti “Kami adalah prajurit pejuang, tugas kami hanya satu pertahankan dan tegakkan negara proklamasi 17 Agustus 1945. Dilihat dari pemikiran diatas, hakikat keberadaan TNI yang sebenarnya, yaitu lebih mementingkan keutuhan negara ketimbang kepentingan pribadi atau golongan, berpandang jauh kedepan, yaitu jayanya TNI bersama rakyat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama Faktor apa saja yang mempengaruhi Penghapusan hak politik TNI?. Kedua,Bagaimana Profesionalitas TNI dalam UU HAM ?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam membahas skripsi ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui penjelasan dari pandangan undang-undang HAM tentang faktor faktor penghapusan hak politik TNI. Kedua, Untuk mengetahui profesionalitas TNI dalam pandangan undang-undang HAM. Jenis pengumpulan data skripsi ini yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dengan pengumpulan data yang berkaitan serta dianalisa menggunakan metode deduktif dan tehnik penulisan menggunakan pedoman karya ilmiah yang disusun oleh tim penyusun UIN “SMH” Banten. Setelah menganalisa pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa: Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan termasuk militer, dan itu telah diatur di dalam berbagai perundang-undangan baik UUD 1945 maupun UU HAM namun sejalan dengan globalisasi maka Hak Asasi Manusia akan terwujud jika ada pembatasan penggunaan kewenangan aparat represif negara. Hadirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dikhususkan untuk membangun dan mengembangkan militer secara profesional, yang sesuai dengan kepentingan politik negara yang secara jelas mengatur tentang jati diri, kedudukan, peran, fungsi, tugas, postur dan organisasi pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI serta tentang prajurit secara lengkap untuk dijadikan pedoman dan payung hukum bagi TNI.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 320 Ilmu politik > 324 Proses politik
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Tina
Tanggal Disetorkan:	09 Nov 2018 02:19
Perubahan Terakhir:	15 Mar 2024 04:15
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2786

Actions (login required)

Lihat Item