Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan Kebebasan Pers

Somaya, Siti Sarah (2018) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan Kebebasan Pers. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

[img]
Pra Tinjau
Teks
COVER 2.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (98kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB I)
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (198kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB II)
bab II revisi.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (233kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB III)
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (361kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB IV)
BAB IV.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (196kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAN V)
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (89kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (133kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (LAMPIRAN)
dan lain-lain sarah.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (75kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Ketentuan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (2) tidak memberikan kebebasan terhadap media perss yang melakukan iklan kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak, berisi penghentian sementara mata acara yang bermasalah, dan juga berisi pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum untuk waktu tertentu. Hal ini yang dinilai oleh Pemohon melanggar kebebasan Perss yang diatur dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers. Sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan mengajukan uji materi pasal tersebut terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 dan 2. Apakah Implikasi Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 terhadap Pemerintah dan Media Perss setelah adanya penetapan putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan MK Nomor 32/PUU-VI/2008 dan 2. Untuk mengetahui Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media Massa dan Kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah : pertama: pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pasal yang dimohonkan bertentangan dengan Konstitusi atau UUD Tahun 1945, serta mengandung kontradiksi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur pelarangannya didalam UUD 1945. Sehingga yang menjadi pedoman untuk Pers dalam menjalankan profesionalismenya adalah dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kedua: Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sanksi yang diberikan oleh KPI terhadap kebebasan media massa dan Pers dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, serta bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor: Tina
Tanggal Disetorkan: 30 Okt 2018 13:09
Perubahan Terakhir: 20 Mar 2024 02:55
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2632

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.