Author: user

BAB II
PEMBAHASAN PUSTAKA 
TENTANG FATWA DSN MUI

A.	Pengertian Fatwa
Keberadaan fatwa dalam masyarakat Islam merupakan sesuatu yang lazin terjadi. Dikatakan lazim karena banyak pertanyaan atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang diajukan kepada orang atau kelompok orang yang dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam. Tentunya, permasalahan ini berhubungan dengan ketentuan dalam ajaran islam. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat juga dapat diajukan kepada hakim dalam institusi lembaga peradilan, apabila permasalahan yang terjadi berupa perkara.

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI : 2010), h. 63

Perkataan fatwa berasal dari bahasa arab al-fatwa, walkutnya jamaknya fatawa yang telah diadopsi dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. kamus istilah keuangan dan perbankan syariah mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Secara, sederhana fatwa menurut kamus besar bahasa Indonesia jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
Pengertian fatwa juga terdapat dalam Concise Encyclopedia of Islam oleh Cyrill Glasse, yaitu, “fatwa a published opinion or decision regarding religious doctrine or law made by a recognized authority, called a mufty.’’ Menurut pengertian tersebut, fatwa adalah pendapat atau keputusan yang berkenaan dengan doktrin atau hukum agama yang diterbitkan oleh kekuasaan yang diakui yang disebut mufti. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam sejarah Islam fatwa tidak hanya dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kompetensi resmi untuk itu, seperti mufti yang diangkat Negara, akan tetapi seorang ulama yang terkenal disuatu kawasan juga dapat mengeluarkan fatwa.    
Fatwa merupakan institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa seagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujtahid (Al-fatwa fi haqqil ‘ ami kal adillah fi haqqil mujtahid). Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid, kehadiran fatwa fatwa , menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 64

Sedangkan menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip MB. Hooker, berasal dari bahasa Arab Al-Ifta yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai pemberian keputusan. Fatwa adalah sebuah nasihat keagamaan yang di berikan oleh mufti (orang yang memberikan fatwa) atas dasar permintaan dari seorang atau sekelompok orang Islam. Oleh karena itu, maka sebuah fatwa pada umumnya merupak gambaran dari berbagai isu dan topik yang banyak menyita perhatian kaum muslim. Fatwa dalam bentuk yang demukian sering kali dikeluarkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan modern (Al- Hawadits  Al-muashiroh) yang jawabannya sering kali tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam nash.

Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 29

Selain itu, Ibn Manzhur juga menjelaskan bahwa fatwa adalah pandangan yang disampaikan oleh orang yang faqih. Dengan demikian, pengertian fatwa sebenarnya tidak terbatas pada persoalan hukum syariah, yang didefinisikan sebagai khithab as-syari’ al mutaaliq bi af’al al-‘ibad seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan aktifitas manusia. Namun, kerena kuantitas persoalan yang di fatwakan tersebut lebih banyak muatan hukum syariatnya ketimbang yang lain misalnya aqidah atau ide gagasan, maka fatwa kemudian di identikan dengan produk hukum.  
    Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah dan/ fiqh ekonomi. Secara fungsional fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN; Tawjih, yaitu amemberikan petunjuk (Guidance) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah.	 
	Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. 
Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan sad az zari’ah.

Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,... h. 4

 	Menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 PBI dewan syariah nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah), (Jakarta: Kencana,2012), h 60

	Sudah kerap kali diterangkan bahwa dalam banyak hal MUI mengeluarkan fatwa-fatwa untuk mengumumkan pendirian akhirnya mengenai persoalan-persoalan tertentu. Jika sifat dan cara pembuatannya adalah menurut garis-garis agama, peranan yang dilakukan fatwa-fatwa itu bersifat sekuler, fatwa-fatwa itu dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memeberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam penyudunan kebijakan tertentu. 
Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh komisi Fatwa MUI, komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. pada waktu pembentukan tahun 1975, komisi itu mempunyai tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu dapat berubah karena kematian atau penggantian anggota,; setiap lima tahun sekali komisi itu di perbaharui melalui pengangkatan baru. Ketua komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua komisi MUI. 

Mohamad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia... h. 79

B.	Sejarah Lahirnya Fatwa	
Bentuk lahirnya fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamanya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan Fatwa dimulai berdasarkan ayat Alquran disertai hadist hadist yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah Fiqh dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikian sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dalam hal itu dcantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat Alquran maupun menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, dimana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan. Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal diadakan siding-sidang, nama-nama ketua dan anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang elah menghadiri sidang. Adakalanya tanda tangan Ketua MUI dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan menteri agama. 

Mohamad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,... h. 80

Konsep fatwa dalam Islam mengalami perkembangan dari massa Islam hingga masa kini. Pada masa Nabi SAW, pertanyaan-pertanyaan umat mengenai Islam baik bidang katauhidan, syariah, maupun akhlak diajukan kepada Nabi SAW. Pada saat itu, fatwa yang diberikan oleh Nabi sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, terdapat dalam dua bentuk. Pertama, jawaban merupakan wahyu dari Allah SWT yang kemudian tersusun dalam Al-Quran. Kedua, jawaban merupakan pendapat dari Nabi sendiri yang disebut Sunah Rasulullah.
Sabda yang diberikan oleh Nabi SAW adalah bersifat mengikat dalam arti diyakini kebenarannya dan tidak dapat diubah sepanjang masa. Jika melihat pada sisi hukum, fatwa-fatwa terhadap pertanyaan bidang muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia) adalah bersifat mengikat dan berlaku tidak hanya bagi orang yang bertanya pada saat itu, tetapi juga bagi semua umat Islam sepanjang masa. 
Setelah rasullulah SAW wafat, pertanyaan dari masyarakat mengenai ajaran Islam tetap terus hadir sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada setiap masanya. Pada masa sahabat (khalifah), adalah menjadi tugas para sahabat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ketika dakwah Islam itu tersebar dan perluasan daerah Islam Rasullulah mengizinkan sebagian sahabat untuk  berfatwa. 
Mereka memberikan hukum di tengah-tengah masyarakat dengan Al-Qur’an yang pertama, As-Sunah yang kedua, dan ijtihad yang terakhir. Fatwa yang diberikan oleh para sahabat kemudian juga dijadikan pedoman oleh para tabi’in dan ulama saat ini. Bahkan dari berbagai mazhab menganggap bahwa fatwa dari para sahabat ini harus diikuti.
Hal ini dapat dipahami karena para sahabat adalah orang-orang yang hidup semasa dan sangat mengenal Rasulullah SAW, dan para sahabat juga terlibat dalam kegiatan fatwa pada abad pertama hijriah.
Shatibi memberikan alasan fatwa sahabat lebih prioritas dari fatwa lainnya setelah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah adalah, pertama, sahabat menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa Al-Qur’an sehingga mereka memiliki pengetahuan kebahasaan dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, kedua, para sahabat hidup pada masa ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan sehingga mereka menyaksikan dan mengetahui peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu pemahaman sahabat terhadap Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah adalah lebih baik dibandingkan generasi-generasi berikutnya.
Pada era saat ini, fatwa harus diberikan kepada mustafti harus didasarkan pada Al-Qur’an dan As-sunnah dengan penguasaan dan pemahaman atasnya. Dalam pembuatan fatwa (ifta’), salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mufti adalah mengetahui hukum Islam secara mendalam. Mufti tidak boleh menetapkan suatu persoalan tanpa didasarkan pada suatu dalil hukum Islam, disebut tahakkum (membuat-buat hukum). 
Proses pembuatan fatwa (ifta) itu sendiri haruslah menggunakan metode-metode penetapan hukum. Ma’ruf amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode bayani (analisa kebahasaan), metode ta’lili, dan metode istislahi. Terhadapa fatwa yang dihasilkan oleh mufti mustafti dapat menerima dan mematuhi sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar. 

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,... h 75-78

C.	Sejarah DSN-MUI
Berdasararkan latar belakang perkembangan kegiatan ekonimi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh LKS sebelum tahun 1999, yaitu perbankan syariah dimulai sejak tahun 1992, asuransi syariah dimulai sejak tahun 1994, dan pasar modal syariah dimulai pada tahun 1997, para praktisi ekonomi syariah merasakan penting adanya suatu lembaga yang dapat memeberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah. 
Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang reksadana syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan syariah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.  

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,... h 143-145

Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu, juga untuk menampung berbagai masalah /kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masin DPS yang ada di masing-masing LKS.

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005). h 80

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari’ah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syari’ah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan PengawasSyari’ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari’ah adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan.
	Selang beberapa waktu, peranan para ulama lambat laun kembali kearah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluas hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadi pendekatan dengan mekah melalui ibadah haji pada abad ke Sembilan belas, Gerakan Padri pada abad ke Sembilan belas (1827-1837) adalah bukti bahwa peranan ulama di jaman Penjajahan Belanda mulai memeperoleh warna politik, dan pada abad kedua puluh para ulama sudah terlibat dalam Gerakan Kebangkitan Nasional. Pada masa Revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi Mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan, umumnya disebut para kiai, pada masa 1950-1959 dibawah sistem demokrasi parlementer peranan politik para ulama menjadi makin penting,  karena sebagian besar partai politik berdasarkan afiliasi agama dan dipimpin oleh pemuka-pemuka Agama.  Pada masa 1959-1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soeharto khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi perananya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh lindungan Soekarno. Pada masa pemerintahan soeharto (sejak tahun 1966 dan seterusnya) sifat peranan kaum Ulama, termasuk mereka dari Nahdatul Ulama, dibatasi lebih lanjut hingga pada soal-soal keagamaan saja, partai-partai politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung dibawah panji agama.

Mohamad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,.... h. 53-54

	Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
	Dewan syariah nasional merupakan dari bagian majelis ulama Indonesia. Dewan syariah nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
	Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.  	

Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h 6

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural dibawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBINo. 6/24/PBI/2004, disebutkian bahwa: “ DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah, “ 

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia,... h 81

1.  Kedudukan, Status, dan Anggota
a.	Dewan Syari’ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama
b.	Dewan Syari’ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan,  Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syari’ah.
c.	Anggota Dewan Syari’ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syari'ah
d.	Anggota Dewan Syari’ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat 5 tahun.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Syari’ah Nasional bertugas :
a.	Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan  perekonomian  pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
b.	Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
c.	Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangan syari'ah
d.	Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia,... h 81

Berdasarkan surat keputusan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari’ah NasionalMajelis Ulama Indonesia  (PD DSN-MUI). Dewan Syari’ah Nasional mempunyai wewenang :
a)	Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari’ah di masing masing
Lembaga Keuangan Syari’ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
b)	Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh  instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
c)	Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari’ah pada suatu Lembaga Keuangan Syari’ah.
d)	Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari’ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional.
e)	Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia,... h 81

Salah satu tugas utam Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menhendaki adanya kepastian hukum secara syar’i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  
Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tidak hanya di pedomani oleh seluruh lembaga keuangan syariah, tetapi menjadi sumber materiil dalam menentukan keabsahan operasional lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, kontribusi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN merupakan sumber materiil yang dimuat dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Salah satu tuuan fatwa DSN adalah melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai dengan kaidah kaidah syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN terfokus pada bidang ekonomi syariah. Keberadaaan fatwa DSN menjadi signifikan dalam pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia maka fatwa-fatwa ekonomi syariah dikeluarkan oleh DSN sebenarnya mempunyai keterkaitan dengan materi yang dibahas dalam KHES. Kemudian, fatwa-fatwa DSN juga menggambarkan hajat masyarakat akan landasan hukum dan tindakan dalam melakukan ekonomi syariah. Oleh karena itu dalam beberapa bidang dan pasal-pasal tertentu, 

Juhaya s. Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). h 207-208

Mekanisme kerja Dewan Syari’ah Nasional, yaitu : 
1.   Dewan Syari’ah Nasional
a.	Dewan Syari’ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
b.	Dewan Syari’ah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syari’ah Nasional
c.	Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annualreport) bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah yang bersangkutan   telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional.
2.  Badan pelaksanaan harian
a.	Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu periodik Lembaga Keuangan Syari’ah. Usulan ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariatan badan pelaksanaan harian
b.	Ketua badan pelaksanaan harian bersama anggota dan staf ahli selambat lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
c.	Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu kali kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
d.	Fatwa atau memorandum Dewan Syari’ah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syari’ah Nasional.
e.	Ketentuan Badan Pelaksanaan Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional untuk mendapat pengesahan.

3. Dewan Pengawas Syari’ah
a.	Dewan Pengawas Syari’ah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syari’ah kepada pimpinan lembaga
            yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari’ah Nasional.
b.	Dewan Pengawas Syari’ah melakukan pengawasan secara periodik pada  Lembaga Keuangan Syari’ah yang berasa di bawah pengawasanya.
c.	Dewan Pengawas Syari’ah menerangkan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syari’ah Nasional
d.	Dewan syari'ah melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syari’ah yang diawasinya kepada Dewan Syari’ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

4. Fungsi Dewan Syari’ah Nasional
a.	Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, dengan ini Dewan Syari’ah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi syari'ah yang semakin kompak.
b.	Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah.
c.	Mengawasi produk-produk keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'atIslam. Dalam hal ini  lembaga yang diawasi adalah perbankan syari'ah, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Dalam hal ini untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syari’ah Nasional pada Lembaga Keuangan Syari’ah dibentuk Dewan Pengawas.
Syari’ah sebagai perwakilan Dewan Syari’ah Nasional pada Lembaga Keuangan Syari’ah yang bersangkutan. Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syari’ah adalah:
a.	. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari’ah yang  berada di bawah pengawasanya.
b.	Melaporkan perkembangan produk-produk operasional Lembaga Keuangan Syari’ah yang diawasinya kepada Dewan Syari’ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
c.	Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syari’ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari’ah Nasional.
d.	Merumuskan masalah–masalah yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syari’ah Nasional.
Berdasarkan ketentuan peraturan bank Indonesia mengenai keharusan adanya DPS dalam struktur kepengurusan BUS maupun BPRS yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 peraturan bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 dan pasal 27 PBI No. 6/17/PBI/2004 yang dikemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 32 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
DPS itu sendiri menurut peraturan bank Indonesia adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dlam kegiatan usaha bank. Sedangkan keberadaan DPS tersebut dalam struktur kepegurusan bank syariah adalah atas persetujuan bank Indonesia (BI) dan dewan syariah nasional (DSN) atas usul yang diajukan oleh pemilik bank bersangkutan. Demikian menurut ketentuan pasal 6 dan pasal 31 PBI No. 6/24/PBI/2004. 
Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27  peraturan bank Indonesia adalah sebagai berikut:
a.	Memastikan dan mengawsi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
b.	Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan prosuk yang dikeluarkan bank.
c.	Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan  dalam laporan publikasi bank.
d.	Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
e.	Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. 
      Dari ketentuan tersebut dapat di pahami bahwa keberadaan DPS tersebut dalam struktur bank syariah tidak lain dimaksudkan untuk mengawasi operasionalisasi bank syariah tersebut dalam melakukan kegiatan usahnya usahanya atau menyalurkan produk-produknya agar senantiasa sesuai dengan atau tidak menyimpang sesuai dengan ketentuan  syariat Islam. 
	Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh pusat dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para Ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa. 
Prasiden Soeharto telah mengemukakan dengan terus terang dua alasan: pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan kedua, keadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikut sertaan para ulama. Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:
a.	Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangs aula memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah khusunya menyangkut keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.
b.	Peran ulama yang dirasakan sangat penting.
Selain itu, menurut MUI kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik , sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri, Akibatnya umat Islam sering terjebak egoism kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin di rasa kebutuhannya.  

Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, HKI  Hukum Islam dan Fatwa MUI,... h. 35

  Baru setelah itu menteri dalam Negeri, Amir Mahmud, menganjurkan semua Gubernur untuk mulai membentuk majelis ulama tingkat daerah. Hasilnya adalah sangat cepat dan jelas. Pada bulan yang sama, Mei 1975, majeli-majelis ulama daerah telah terbentuk di hampir semua dari 26  provinsi didalam negeri.

Mohamad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,... h. 54-55

	 Menurut Quraisy Shihab, ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyyah maupun Quraniyyah. Secara garis besar, ulama bertugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menjelaskan ajaran-ajarannya, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, dan memberikan contoh pengalamannya.
	MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975 

Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI,... h. 29

	Mui sendiri adalah suatu wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendikiawan muslim Indonesia yang mengkordinasikan gerak langkah dan kegiatan umat islma di Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan musyawarah para ulama, cendikiawan muslim Indonesia. pelopor pendiri MUI adalah ormas ormas Islam tingkat pusat, yaitu nahdatul ulama, muhamadiyah syarikat Islam, persatuan tarbiyah Islamiyah (PERTI), Al-Wasliyah, Math’laul Anwar, gerakan usaha pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Perguruan tinggi dakwah Islam (PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al-Itihadiyyah, ditambah 4 ulama sekang Dinas Rohani Islam TNI/POLRI serta 13 Tokoh/Cendikiawan sebagai wakil perorangan.

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h 22

Pengawas Syari’ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan,termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. 

D.	Metode Istinbath Hukum DSN-MUI
Dalam menetapkan fatwa DSN diperlukan adanya suatu manhaj yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru Selain itu, manhaj ini juga dimaksudkan agar tidak timbul pemberian jawaban tanpa pedoman. Tidak jarang sesuatu masalah dijawab dengan hanya berdalih lil haajah, berdasarkan adanya kebutuhan, atau lil mashlahah, berdasarkan
adanya kebaikan, atau lil maqashid al-syari’ah, berdasarkan intisari ajaran agama, dengan tanpa batasan dan patokan. Kelompok yang berpandangan seperti ini dapat dikatakan sebagai kelompok ifrathi. Sedangkan kelompok lain yaitu kelompok yang tidak mau memberikan jawaban terhadap masalah karena tidak ada nash qath’i atau aqwal (pendapat hasil ijtihad para ulama) dalam al-kutub al-mu’tabarah atau aqwal, af’al serta tasharrufat ulama terdahulu, mereka ini dapat dikatakan sebagai kelompok tafrithi.
Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur’an, As Sunnah/Hadits, Ijma’ dan Qiyas atau ijtihad. Karena keempat hal tersebut adalah merupakan cara untuk  penetapan hukum syara’ yang disepakati oleh jumhur ulama, sedangkan yang lainnya seperti al-istihsan, al-istishlah, sadd al dzari’ah dan lain sebagainya diperselisihkan keberadaannya sebagai sumber hukum oleh jumhur ulama.
Walaupun begitu, dalam pendekatan manhaj, khususnya melalui metode istinbath, istihsan, istishlah, dan saddu al-dzari’ah, dapat dijadikan metode dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah disamping qiyas. Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum/syari’ah karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan qiyas tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan kepada sumber hukum yang ada dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dam Ijma’ dalam menetapkan hukum dan memerlukan untuk mengetahui ‘illat hukum asalnya.
	Urutan prioritas pengambilan sumber hukum antara al-quran dan as-sunah, ijma, dan qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaknya dicari terlebih dahulu didalam Al-quran. Kalu ketetapan hukumnya sudah ada didalam al-quran, ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam al-quran tersebut.
	Apabila rujukan ini tidak ditemukan didalam al-quran, barulah meneliti as-sunah. Bila rujukan ditemukan didalam as-sunah maka hukumnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam as-sunah itu.
	Bila rujukan tidak ditemukan didalam al-quran dan as-sunah, baru dibolehkan merujuk putusan dari pada mujtahid yang menjadi ijma’ (kesepakatan bersama) dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Kalau ada, penetapan hukum merujuk kepada ijma’ tersebut. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma’ dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukum (nash)-nya.

Sri Nurhayati- Wasilah,  Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salaemba Empat, 2014), h 34

	Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, karena Al-Quran berasal dari allah SWT yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menetapkan kehidupannya sehingga sela di dunia dan akhirat. Al-quran memuat seluruh aspek hukum terkait dengan akidah, syariah (baik mahdhah maupun muamallah), dan akhlak serta terjaga keaslian dan keontetikannya. Oleh karena itu wujud pengalaman dan keimanan kepada Allah, Rasul dan Kitab-nya dilakukan dengan menerima dan melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara utuh, bukan dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lain.  

Sri Nurhayati- Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia,... h 38

	As-Sunah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syara’. Oleh karena itu, Imam Syafi’I dalam menerangkan Al-Quran dan As-Sunah tidak menguraikan secara terpisah. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan kepentingan istidlal (penarikan kesimpulan hukum bukan dari nash langsung) dan dipandang sebagai sumber pokok (ashl) yang satu. Yakni nash. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjelaskan hukum hukum Islam.

Sri Nurhayati- Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia,... h 42

	Melalui kitab-kitab hadis, seorang muslim mengenal nabi dan isi Al-Quran tanpa As-Sunah sebagian besar isi Al-Quran akan tersembunyi dari mata manusia. Di dalam Al-quran tertulis misalnya perintah untuk mendirikan shalat, tanpa As-Sunah seseorang tidak akan tau bagaimana cara menjalankan shalat. 

Mohammad Daud Al, Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo persada 2014), h 100

	Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya rasulullah SAW, terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis, dan merupakan sumber hukum Islam ketiga
Setelah Al-Quran, As-Sunah. Menurut Imam Syafi’i dalam zahrah 1999 tingkatan ijma’ adalah sebagai berikut. 
1.	Ijma’ sharih, ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, ‘’hukum ini telah disepakati’’, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakana.
2.	Ijma’ sukuti ialah suatu pendapat yang dikemukana oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Abdullah Jarir, Teori-Teori Hukum Islam, (Serang: Al Kallam Institute, 2014), h 27-29

Faktor-faktor yang harus dipenuhi sehingga ijma’ dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut.
1.	Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid.
2.	Kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat.
3.	Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara’ yang telah mereka putuskan itu dengan memandang Negara, kebangsaan dan golongan mereka.
4.	Kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut baik lewat perkataan maupun perbuatan. 
Sedangkan persyaratan mujtahid harus memenuhi syarat sebagai berikut. 
1.	Menguasai ilmu bahasa arab dengan segala cabangnya.
2.	Mengetahui ayat-ayat Al-Quran prihal hukum-hukum syariat yang dikandungnya, ayat-ayat hukum, cara mengambil hukum dari Al-Quran. Selain itu juga harus mengetahui antara lain asbabun nuzul (sebab turunnya suatu ayat), tafsir dari ayat yang hendak ditetapkan hukumnya. 
3.	Mengetahui isi Al-Hadis yaitu mengetahui hukum syariat yang didatangkan oleh Al-Hadist dan mampu mengambil hukum darinya. Disamping ia harus mengetahui derajat dan nilai hadis seperti: mutawatir, ahad, shahih, hasan dan dhaif juga harus mengetahui keadaan perawinya, mana hadist yang dipercaya hingga dapat digunakan hujjah hadisnya dan mana yang tidak terpercaya untuk ditolak hadisnya.
4.	Mengetahui maqashidus syari’ah (tujuan syariah), tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung kebaikan dan keburukan. 

Sri Nurhayati- Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia,... h  44-46

Qiyas menurut bahasa ialah pengukur sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan terminologi, definisi qiys secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya (illat),

Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh,  (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h 50

Qiyas dapat dianggap sebagai sumber hukum, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1.	Sepanjang mengacu dan tidak beretentangan dengan Al-quran dan As-Sunah, qiyas diperlukan Karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunah itu universal dan global.
2.	Qiyas dengan logika yang sehat 

Sri Nurhayati- Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia,... h 46-47

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam prses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal maupun lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah sebagai berikut.
1.	Badan pelaksana harian DSN MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakuan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Hariah DSN-MUI
2.	Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
3.	Ketua badan Pelaksana Hariah DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atas usulan hukum tersebut.
4.	Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan.
5.	Memorandum yang sudah mendapat pengsahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditanda tangani oleh ketua DSN-MUI dan Sekretaris DSN-MUI. 

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah,.. h 158-159

10