BAB I
PENDAHULUAN 

A.	Latar Belakang Masalah
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, dan berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi, berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.Peran koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian daerah Provinsi Banten dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Dengan melihat kinerja Koperasi dan UMKM di atas, merupakan bukti bahwa Koperasi dan UMKM sebagai katup pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian daerah dan nasional, bahkan dapat dikatakan bahwa kiprahnya dalam pembangunan merupakan solusi bagi ekonomi masyarakat.
Capaian kinerja ekonomi makro daerah tidak terlepas dari kontribusi pembangunan bidang Koperasi dan UMKM yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Urusan Koperasi dan UMKM selama ini. Secara sektoral perlu dikemukakan, bahwa Koperasi dan UMKM adalah ekonomi rakyat yang merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian daerah Banten, serta telah menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi daerah. Perekonomian daerah Banten masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah, seperti: sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas yang rendah inilah jumlah usaha mikro dan kecil terkonsentrasi (98,99 %) yang memperebutkan posisi PDB sebesar 48,74 % pada tahun 2006 (bagi UMKM). Hal ini mengindikasikan, bahwa produktivitas dan daya saing UMKM masih rendah, dan oleh karena itu sangat perlu sekali untuk terus dibina melalui berbagai bimbingan, pengarahan maupun bantuan agar perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi serta meningkatkan kinerjanya.Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga berkaitan erat dengan upaya untuk mencapai Millenium Development Goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan millenium yang ditujukan pada pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap bangsa Indonesia, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan membangun kemitraan global dalam pembangunan terutama dengan mengembangkari usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
Pembangunan koperasi di Provinsi Banten periode 2007-2012 mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan, jika diukur dari kinerja internal koperasi di Provinsi Banten. Jumlah koperasi mengalami kenaikan 9,22% dari 5.388 unit pada tahun tahun 2007 menjadi 5.830 unit pada tahun 2011. Jumlah koperasi yang aktif mengalami perkembangan 36,06%, dari 3.131 unit pada posisi 2007 menjadi 4.260 unit pada posisi 2011. Sehingga adanya penurunan koperasi yang tidak aktif (yang dapat dibina kembali) 28,87% dari 2.207 unit pada tahun 2007 menjadi 1.570 unit pada posisi 2011. Jumlah anggota mengalami peningkatan 24,65%, dari 872.203 orang pada tahun 2007 menjadi 1.087.170 orang pada posisi 2011. Koperasi yang menyelenggarakan RAT dengan tepat waktu sebagai kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi mengalami peningkatan 4,00%, dari 1.002 unit pada tahun 2007 menjadi 1.042 unit pada tahun 2011. Koperasi yang telah memanfaatkan tenaga manajer turun 43,88%, dari 1.837 unit pada tahun 2007 menjadi 1.031 unit pada posisi tahun 2011. Hal ini terkandung prinsip efisiensi mengingat kelonggaran prinsip manajemen bahwa pengangkatan manajer merupakan kebijakan pengurus dan terkait dengan posisi kelembagaan pengawas.Penyerapan tenaga kerja yang tergambar pada posisi karyawan koperasi mengalami peningkatan 3,79%, dari 6.929 orang pada posisi 2007 menjadi 7.191 orang pada posisi tahun 2011.Pada tahun 2006, UMKM telah memberikan lapangan kerja bagi 1.558.636 orang penduduk Banten, dan merupakan tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang. Dari jumlah tersebut, usaha mikro menyerap tenaga kerja sebanyak 1.085.463 orang (69,64 %), usaha kecil menyerap 366.546 orang (23,51 %) dan usaha menengah menyerap 106.627 orang (6,84 %). 
Berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen-komponen SWOT yang meliputi: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dengan didasarkan atas pertimbangan 3 (tiga) hal, yaitu: (1) isu dapat menciptakan dan mendorong pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten; (2) mampu mencari solusi atas isu yang berkembang; dan (3) dapat melaksanakan suatu solusi yang ditemukan.Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka isu strategis bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meliputi: a.) Rendahnya akses terhadap sumberdaya produktif (modal, bahan baku, keterampilan, informasi, teknologi, dan pasar); b.) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (pendidikan, keterampilan, kompetensi, kewirausahaan); c.) Rendahnya produktivitas (Nasional: 0,014% dari produktivitas usaha besar, 56% dari produktivitas usaha secara nasional. c.) Tingginya biaya transaksi/usaha (pungutan, perijinan, ketersediaan infrastruktur); d.)Rendahnya daya saing (UKM Indonesia = 3,5 dari maksimal skor 10, APEC, 2006). Isu Strategis ini menggambarkan prioritas penanganan yang  dijadikan Agenda Utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten periode tahun 2012-2017.Sehingga ada satu daerah yang lebih maju karena pemerintahnya sangat peduli terhadap koperasi namun di sisi lain ada juga yang koperasinya sangat tidak bergerak karena di pandang sebelah mata. Sehingga pemerataan koperasi di indonesia menjadi tidak merata. Pada tahun 1994 lembaga manajemen fakultas ekonomi universitas indonesia (FE-UI) mengusulkan beberapa kriteria kualitatif tentang pola pembangunan koperasi di masa yang akan datang.“Koperasi harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan lingkungan.” Kriteria ini berdasarkan pemikiran bahwa sbagian besar atau mungkin semua koperasi primer di indonesia masih belum mempunyai kemampuan untuk mempraktikan segala kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu kelembagaan koperasi koperasi yang memiliki tenaga ahli harus banyak melakukan studi dan penelitian mengenai dampak perubahan maslah-maslah ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.Seperti telah dijelaskan pada awal dari bab ini dalam sisitem perekonomian indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyanggah perekonomian yakni BUMN, BUMS dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan masing-masing yang sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya seperti yang diungkapkan oleh widiyanto (1998). Dari ketiga pilar itu koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian nasional, secara ekonomi merupakan suatu pilar yang jalannya paling terseok- seok, di bandingkan dengan BUMN dan BUMS padahal koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam perekonomian indonesia. Sebagai soko guru perekonomian ide dasar pembentukan koperasi sering di kaitkan dengan pasal 33 UUD 1945. Khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa ‘” perekonomian disusun sebgai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mengenai jumlah koperasi yang meningkat cukup pesat sejak krisis ekonomi 1997-1998 menurut soetrisno (2003) pada dasarnya sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan inpres. 4/1984 dan lahirnya inpres 18/1998, sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan hingga 2001 sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi. 
Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah perkembangan volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Data yang ada menunjukan bahwa kedua indikator tersebut mengalami peingkatan selama periode 2000-2006. Untuk volume usaha naik, nilainya menjadi hampir 23,1 triliun rupiah pada tahun 2000 ke hampir 54,8 triliun rupiah tahun 2006, sedangkan SHU dari 695 miliar rupiah tahun 2000 menjadi 3,1 triliun rupiah tahun 2006.
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.  Pasal 76 menyebutkan bahwa: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang  koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
Maka dengan beberapa penjelasan yang telah dibahas dalam latar belakang masalah peneliti mengajukan penelitian ini dengan judul : Analisis Dana Bergulir Kementrian Koperasi Dan Umkm  Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Memperluas Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Banten  Tahun 2012-2016.

B.	Identifikasi Masalah 

a.	Serapan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Provinsi Banten masih terbilang rendah.
b.	Kendala utama untuk mengembangkan usaha KUMKM adalah modal.
c.	Kemiskinan Di Banten berdasarkan data badan pusat statistik masih tidak merata dari tahun ke tahun.
d.	Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat jauh dari harapan.
e.	Paningkatan penduduk angkatan kerja semakin meningkat dari tahun ke tahun di Provinsi Banten.
f.	Rendahnya akses terhadap sumberdaya produktif (modal, bahan baku, keterampilan, informasi, teknologi, dan pasar).
g.	Rendahnya kualitas sumber daya manusia (pendidikan, keterampilan, kompetensi, kewirausahaan).
h.	Banyaknya peluang tenaga kerja asing yang bekerja di Provinsi Banten yang akan menambah daya saing dalam dunia kerja.

C.	Batasan Masalah 
Setelah menentukan latar belakang masalah  maka pada penelitian ini ditentukan batasan masalahnya yaitu:
a.	Tingkat kontribusi dana bergulir yang di salurkan pemerintah dinas koperasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Banten.
b.	Berpengaruh dana bergulir dalam menekan angka kemiskinan di provinsi banten pada tahun 2012-2016.
c.	Pengalokasian dan pemanfaatan dana bergulir sesuai dengan kebutuhan dana  yang ada di provinsi Banten

D.	Rumusan Masalah 

1.	Apakah dengan adanya dana bergulir pemrintah yang di salurkan melalui dinas koperasi berpengaruh secara parsial dalam mengurangi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerj diprovinsi Banten tahun 2012-2016
2.	Bagaimana dana bergulir berpengaruh secara simultan dalam mengurangi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di provinsi banten tahun 2012-2016
3.	Seberapa besar tingkat presentase dana bergulir yang dapat dialokasikan dalam mengurangi kemiskinan dan penyerpan tenaga kerja di Provinsi Banten tahun 2012-2016

E.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk.
a)	Menganalisis dan mengetahui pengaruh dana bergulir dinas koperasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Banten.
b)	Menganalisis dana bergulir dalam menekan angka kemiskinan di provinsi Banten 
c)	Mengetahui bagaimana penempatan dan penggunaan dana bergulir oleh pelaku koperasi dalam menyerap tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan di sektor koperasi.
Sedang kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :
1.	Kontribusi Teoritis, 
Yaitu memperkaya bukti empiris pengelolaan dana bergulir yang dikeluarkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten tahun 2012-2016.
2.	Kontribusi Praktis
a.	Untuk memberikan gambaran bagaimana pengelolaan dana bergulir dalam penyerpan tenaga kerja.
b.	Untuk memberikan pemahaman bagaimana pendayagunaan dana bergulir agar lebih produktif.

F.	Sistematika Pembahasan
Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang mana satu bab dengan bab yang lain ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, jika digambarkan hubungan antara beberapa bab maka dapat diuraokan sebagai berikut:
Bab Ke Satu Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan.
Bab Ke Dua, bab ini berisi kajian pustaka yang mencakup sejarah singkat koperasi, pengertian koperasi, jenis usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan umkm, pengertian dana bergulir dan mekanisme penyalurannya, kemiskinan, pengertian kemisinan, sebab-sebab kemiskinan, ukuran dan indikator kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja, pengertian tenaga kerja, dan faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kesempatan kerja. Ruang lingkup provinsi Banten, penelitian yang  relevan, dan kerangka pemikiran
Bab Ke Tiga, bab ini berisi tempat dan waktu Penelitian, Metode Penelitian, Jenis-Jenis Sumber Data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
Bab Ke Empat, bab ini berisi deskripsi objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan analisis hasil penelitian.
Bab Ke Lima,kesimpulan dan saran, berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang diajukan pada Bab I,II,III, dan IV. Kemudian terdapat saran yang dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dapat ditunjukkan kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitian, ataupun penelitian berikutnya.