Adha, Farhan Nurul (2025) Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Angkutan Jalan Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara (Studi Kasus Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120030_Cover.pdf Download (185kB)
	Teks S_HTN_211120030_Lampiran Depan.pdf Download (565kB)
	Teks S_HTN_211120030_Bab I.pdf Download (279kB)
	Teks S_HTN_211120030_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (188kB)
	Teks S_HTN_211120030_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (212kB)
	Teks S_HTN_211120030_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (193kB)
	Teks S_HTN_211120030_Bab V.pdf Download (122kB)
	Teks S_HTN_211120030_Daftar Pustaka.pdf Download (209kB)

Abstrak

Masyarakat yang bergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama dari kapasitas penumpangnya sehingga hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan sesak oleh penumpang. Pemerintah daerah dituntut untuk memperbaiki atau menanggulangi masalah angkutan jalan ini. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan dalam mengatur angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang menggunakan jasa angkutan jalan? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui apa faktor yang menghambat jalannya fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur angkutan jalan sesuai dengan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018. 2. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum masyarakat yang diberikan pemerintah daerah sebagai penggunakan jasa angkutan jalan. Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber primer didapatkan langsung dari Dinas Perhubungan bagian Lakalantas. Sedangkan data sekunder dari buku, jurnal dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui Observasi, wawancara, dengan Dinas Perhubungan bagian Lakalantas, salah satu LBH, dan masyarakat. Data tersebut dianalisis dengan mengurutkan sesuai pembahasan masing-masing dan disusun secara sistematis berdasarkan fakta yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 1. Ada beberapa faktor utama perlindungan hukum yang diberikan pemerintah daerah terhadap pengguna angkutan jalan yang dirasa masih kurang optimal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum para pengemudi dan operator angkutan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan transportasi. 2. Pemerintah Daerah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan jalan melalui berbagai kebijakan, seperti pengaturan perizinan, pengawasan kelayakan kendaraan, serta pembinaan terhadap pengemudi dan operator angkutan. Namun, dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama di wilayah Kecamatan Sepatan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pemerintah daerah, masyarakat, dinas perhubungan, lembaga bantuan hukum
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 350 Administrasi publik & ilmu militer > 352 Umum pertimbangan administrasi publik > 352.14 Administrasi Lokal, Provinsi
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan:	17 Jul 2026 06:08
Perubahan Terakhir:	17 Jul 2026 06:08
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/18875

Actions (login required)

Lihat Item