BAB IV
PENEGAKAN  HUKUM PERATURAN DAERAH PASAL 29D NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETETIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan adalah peraturan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dan Wali Kota. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi kota serang sebagai kota madani yang menjunjung tinggi ketertiban, kebersihan, dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan dan penataan dan sebagai upaya untuk turut serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai  social dan Agama. 
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional. 
Kawasan Pasar Royal Kota Serang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Serang yang setiap harinya diramaikan oleh berbagai pengunjung.

A.	Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum Pada Pasal 29d Peraturan Daerah Kota Serang nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan di Pasar Royal Kota Serang
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan aparat penegak hukum yang dimiliki setiap daerah. Secara hukum, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja  adalah sebagai penyelenggara ketentraman ketertiban umum serta untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Di pasar royal ini, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menegakkan Peraturan daerah Kota Serang. Salah satu cara yang diambil adalah dengan melakukan penertiban pedagang kaki lima di pasar royal kotaserang, yang jelas melanggar Perda Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang mengaku upaya untuk menghilangkan kesemrautan pasar di wilayah Kota Serang khususnya di kawasan pasar royal ini diyakini tidak berjalan dengan mudah, mengingat adanya banyak permasalahan yang memang mengharuskan para pedagang kaki lima bertahan dengan profesi yang dijalaninya, namun kami terus melakukan penertiban meskipun hingga saat ini belum dirasakan hasilnya karena memang salah satu sebabnya adalah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk merelokasikan para pedagang kaki lima di pasar royal kota serang tersebut, belum ada tempat yang layak untuk mereka sehingga belum sampai mencapai ketuntasan yang baik.
Pemerintah Kota Serang khususnya dipasar royal melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah sering melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau badan jalan. Sekurang-kurangnya Satuan polisi Pamong Praja Kota Serang khususnya di pasar royal melakukan operasi penertiban para pedagang kaki lima dilakukan selama tiga kali dalam sebulan.
“Kami Satuan polisi Pamong Praja Kota Serang sekurang-kurangnya melakukan operasi penertiban para pedagang kaki lima dilakukan selama  tiga kali dalam sebulan. Itu belum lagi ditambahkan penertiban pedagang yang dilakukan setiap seminggu sekali oleh Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kecamatan dan Kelurahan ,” ungkap Ketua Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Juanda di ruangkerjanya, Serang, Senin (9/10).
Bapak Juanda mengaku jika selama ini pihaknya sering melakukan penertiban tempat-tempat para pedagang kaki lima di Kota Serang hususnya di kawasan pasar royal kota serang, akan tetapi hingga saat ini kesemrautan di pasar royal ini masih tetap ada dan selalu ramai pengunjung setiap hari sehingga menimbulkan suatu kemacetan dan tidak tertibnya lalulintas.
Permasalahan Pedagang Kaki Lima tetap ada di Kota Serang dan tidak pernah hilang karena masalah para Pedagang Kaki Lima erat kaitannya dengan masalah dapur mereka agar tetap mengepul dan bias bertahan hidup di tengah masyarakat Kota Serang.
“Alasan para Pedagang Kaki Lima yang berhasil kita amankan cenderung sama. Mereka mengaku bekerja seperti itu karena permasalahan hidup,” tambahnya.
Bapak Juanda juga menambahkan jika penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Serang dan mungkin tempat lain tidak semudah membalikkan telapak tangan jika melihat alasan para Pedagang Kaki Lima bekerja karena masalah perekonomian dan masalah kehidupan.
“Mungkin para Pedagang Kaki Lima itu susah mendapatkan pekerjaan sementara jika membuka usaha sendiri dipinggir atau di trotoar jalan mereka tidak memiliki bekal dan pengalaman maka akhirnya mereka terpaksa menjalani pekerjaan itu (sebagai pedagang kaki lima) untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkap Bapak Juanda.
Saat Satuan polisi Pamong Praja Kota Serang melakukan operasi, ungkap Bapak Juanda menambahkan, para Pedang Kaki Lima pasti sebisa mungkin mempersiapkan diri menghindari operasi penertiban. Karena para pedagang kaki lima mengamankan diri mereka dengan berlaku tertib maka Pedagang Kaki Lima cenderung bisa menyelamatkan diri saat bagian dari Satpol pp melakukan penertiban.
“Kami sudah berupaya optimal untuk membersihkan Kota Serang dari Pedagang Kaki Lima, data rekapitulasi hasil penertiban yang dilakukan Satuan polisi Pamong Praja Kota Serang tahun 2017 tercatat ada ratusan Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan pasar royal ini dan kebanyakan yang berjualan di pasar royal itu warga pendatang,” tambahnya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya para Pedagang Kaki Lima di Kota Serang khususnya dikawasan Pasar Royal ini yang mengganggu ketertiban lalulintas dan kemacetan akibat adanya para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar, meskipun di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan melangar, namun satuan polisi pamong praja hanya menertibkan, sebab belum adanya tempat yang layak untuk merelokasikan para pedagang kaki lima yang berada  di kota serang khususnya dikawasan pasar royal.
Sebagian besar PKL di pasar royal ini berasal dari luar kota, meskipun awalnya untuk mengadu nasib dikota serang, akan tetapi sehubungan dengan tidak adanya kemampun mereka lebih memilih jalan untuk menjadi PKL “saya dari padang, memang penjual disini kebanyakan dari luar kota serang, soal Peraturan Daerah yang ada saya kurang mengetahui, sebab berjualan disinipun harus meminta izin dan membayar uang unuk retribusi ketertiban terlebih dahulu kepada opek, dimana opek tersebut adalah suatu organisasi yang mengakui kawasan pasar royal, memang sering ada Satpol PP yang datang kesini, namun hanya untuk menertibkan  saja, karena saya belum pernah diundang atau mengikuti penyuluhan antara pemerintah dan pedagang di sini, akan tetapi meskipun dilarang atau dikenai denda, kami para PKL bersedia membayar denda yang ditentukan, oleh sebab itu saya lebih memilih menjadi PKL yang memiliki penghasilan setiap hari, karena hidup dijaman sekarang kalau tidak nekat, kita tidak bisa makan” ungkap Buyung selaku Pedagang  aksesoris dan pakaian.
Dari uraian tersebut para PKL berasal dari luar kota serang yang mengadu nasib untuk mendapatkan penghasilan dan kurang adanya sosialisasi satpol pp terhadap para pedagang, sehingga membuat perda ini tidak berjalan secara optimal.
Akan tetapi dengan adanya pedagang kaki lima di kawasan pasar royal ini bisa menguntungkan para pembeli, sebab harga barang yang dibeli terjangkai lebih murah dibandingkan di mall yang ada di sekitar pasar royal kota serang. “saya lebih suka membeli barang kebutuhan pakaian atau kerudung disini, karena harganya bisa ditawar dan lebih murah, tidak seperti beli di mall yang tidak bisa ditawar dan sudah di bandrol” ungkap Imas selaku pelanggan setia Pasar Royal.
Dari uraian tersebut adanya pedagang kaki lima di kawasan pasar royal kota serang dapat menguntungkan para pembeli karena harga barang yg di perjualbelikan  para pedagang kaki lima lebih terjangkau dibandingkan harga barang yang di perjualbelikan di Mall-mall yang berada di sekitar pasar royal kota Serang tersebut.
Namun masyarakat sekaligus pengguna jalan mengeluhkan kemacetan yang kerap terjadi di sekitar Pasar Royal Kota Serang. Kondisi tersebut disebabkan banyaknya kendaraan yang terparkir sembarangan dan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan pasar royal tersebut.
Dikatakan Rian selaku masyarakat sealigus pengguna jalan yang tinggal di dekat pasar royal, kemacetan di salah satu jalur utama menuju kawasan pasar royal tersebut sudah berlangsung lama, bukan saja di malam hari, kemacetan juga kerap terjadi pada sore hari. Penyebabnya bukan saja karena pedagang kaki lima yang memang setiap menjelang magrib membuka lapaknya di daerah tersebut namun juga parkir kendaraan yang semraut.
“Bahkan kalau sudah malam jalan itu tinggal separuhnya, paling cuma cukup lewat satu mobil,” keluh karyawan salah satu Bank Swasta ini.
Rian yang kesehariannya menggunakan jalan tersebut untuk akses dari rumah menuju kantornya itu, menilai selama ini ada pembiaran oleh instansi yang berwenang di kota serang khususnya di kawasan pasar royal ini. Pasalnya belum pernah ada tindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun instansi pemerintahan lainnya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurang adanya penertiban serta perhatian dari pemerintah dikawasan pasar royal tersebut, dan kurang tertibnya lalu lintas akibat kesemrautan jalan di pasar royal kota serang sehingga mengganggu masyarakat serta pengguna jalan.

B.	Upaya Pemerintah dalam menciptakan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan di Pasar Royal Kota Serang.
1)	Peningkatan kapasitas perangkat penegak hukum melalui sosialisasi dan arahan
Untuk mengatasi tuntutan perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan kota sesuai dengan amanat peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban kebersihan dan keindahan, maka pemerintah Kota Serang harus menyelenggarakan arahan dan sosialisasi terhadap masyarakat maupun para pedagang, ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat penegak hukum, memberikan arahan untuk meningkatkan serta menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang baik terhadap para pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar agar dapat lebih meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan di kota yang digemari banyak pengunjung dari dalam maupun luar kota.

2)	Pembentukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah
Masyarakat yang berada di pasar royal kota serang dapat mengadakan kerjasama yang baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penertib, agar terlaksananya peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di kota serang khususnya di kawasan pasar royal ini. Terdapat beberapa kepentingan salah satunya adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama yaitu agar dapat terlaksananya peraturan daerah yang terdapat pada pasal 29d tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan di kota serang.