OTORITAS PTUN SERANG DALAM PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI TENTANG SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK(Studi Kasus Sengketa Permohonan Informasi Pembangunan Pasar Malabar Kepada BPPMPT Kota Tangerang)

MU'AWANAH, MU'AWANAH (2018) OTORITAS PTUN SERANG DALAM PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI TENTANG SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK(Studi Kasus Sengketa Permohonan Informasi Pembangunan Pasar Malabar Kepada BPPMPT Kota Tangerang). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

[img] Teks (COVER)
cover.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (222kB)
[img] Teks (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (154kB)
[img] Teks (BAB I S/D BAB V)
BAB I, II,III,IV,V revisian.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (913kB)
[img] Teks (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (12kB)

Abstrak

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan hubungan antara penyelenggaraan negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpega ng teguh pada asas - asas umum penyelenggaraan negara. Undang - Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengawasi pelaksana tugas dan wewenang badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Salah satu sengketa yang bisa diajukan gugatann ya atau tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Meski Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sudah lama disahkan, bahkan Komisi Informasi di tiap provinsi suda h terbentuk, namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui UU KIP tersebut. Selain itu pejabat TUN juga harus cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusan agar tidak merugikan pihak yang bersangkutan serta sesuai dengan aturan perundang - und angan. Dari uraian diatas perumusan masalahnya adalah : (1) bagaimana kompetensi PTUN Serang dalam pembatalan putusan Komisi Informasi ? (2) bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Usaha Negara Serang dalam memutuskan perkara Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN - SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik ? (3) bagaimana analisis terhadap putusan PTUN Serang Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN - SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik ? Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kompetensi PTUN Serang dalam pembatalan putusan Komisi Informasi, untuk mengetahui pertimbangan Hakim PTUN Serang Dalam memutuskan perkara Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN - SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, untuk mengetahui analisis terhadap putusan PTUN Serang Nomor: 14 /G/KI/2016/PTUN - SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik. Metodologi yang penulis gunakan adalah Field Research yaitu mencari informasi atau mengambil data primer dan orang - orang yang terlibat dan mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti de ngan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik pengolahan datanya menggunakan teknik induktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah “kualitatif”. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untu k mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak dipahami terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yan g menjadi fokus dari penelitian k arena bersifat deskrip tif dan cenderung menggunakan analisis. Kesimpulannya adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha N egara Serang dalam pertimbangan putusannya membenarkan pernyataan Pemohon Keberatan dan membatalkan putusan Komisi dan otoritas Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang mengadili sengketa Informasi Publik sepanjang yang menjadi pihak Termohonnya adalah Badan Publik Negara. K eputusan Hakim tersebut secara keseluruhan sudah s esuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords): Sengketa Keterbukaan Informasi Publik
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara > Jurusan Hukum Tata Negara
User Penyetor: S.I.IP AINUN NAJAH
Tanggal Disetorkan: 14 Feb 2018 07:12
Perubahan Terakhir: 14 Feb 2018 07:12
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1764

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.