Annisa, Syafa (2024) Hukum Administrasi Perkawinan Anggota TNI Aktif di Kodim 0602 Kota Serang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kodim 0602 Kota Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

	Teks S_HKI_201110086_Cover.pdf Download (99kB)
	Teks S_HKI_201110086_Lampiran Depan.pdf Download (541kB)
	Teks S_HKI_201110086_Bab I.pdf Download (182kB)
	Teks S_HKI_201110086_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (478kB)
	Teks S_HKI_201110086_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (189kB)
	Teks S_HKI_201110086_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (184kB)
	Teks S_HKI_201110086_Bab V.pdf Download (18kB)
	Teks S_HKI_201110086_Daftar Pustaka.pdf Download (273kB)

Abstrak

Dalam penelitian skripsi ini, penulis membahas tentang praktek poligami TNi aktif menurut permenhan RI no. 23 tahun 2008 dengan perspektif maslahah mursalah. Untuk membandingkan bahwa anggota TNI boleh atau tidak menikah siri/berpoligami, dan mengetahui bahwa penyebab poligami dan dampak, serta faktor sebab terjadinya poligami. Perumusan dari penelitian ini adalah: 1). Apa faktor sebab terjadinya poligami didalam lingkungan TNI?, 2). Bagaimana administrasi perkawinan poligami bagi anggota TNI aktif berdasarkan Permenhan RI No. 23 Tahum 2008 3). Bagaimana penegakan sanksi bagi anggota TNI aktif yang melakukan poligami di Kodim 0602 Kota Serang Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk memahami konteks dinamika dan faktor faktor yang mempengaruhinya. 2). Penelitian ini penting untuk mengkaji prosedur administrasi poligami TNI aktif sesuai dengan Permenhan RI No.23 Tahun 2008 3). Untuk menganilisis penegakan sanksi terhadap anggota TNI aktif yang melakukan poligami dan mengkaji kesesuaian sanksi dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kodim 0602 Kota Serang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif/ Studi Kasus (case study), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu penelitian objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dimasyrakat, Lembaga atau negara yang bersifat non Pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: permenhan RI No. 23 Tahun 2008 tentang Persetujua Perkawinan bagi Prajurit TNI mengatur bahwa seorang prajurit TNI yang ingin berpoligami harus memenuhi beberapa syarat khusus dan mendapatkan persetujuan dari atasan serta otoritas terkait. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tugas daN tanggung jawab prajurit, baik dalam ligkup keluarga maupun dalam tugas kenegaraan. Dalam perspektif Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum yang bertujuan untuk kebaikan bersama), aturan ini berusaha menjaga keseimbangan antara hak pribadi prajurit dan kepentingan umum, terutama terkait stabilitas dan profesionalisme dilingkungan TNI. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum islam, ada pertimbangan sosial dan moral dilingkungan TNI yang membuat aturan ini masuk akal. Tujuannya adalah menjaga kebaikan untuk keluarga prajurit, keharmonisan di TNI, dan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Perkawinan, poligami TNI, Permenhan RI No 23 Tahun 2008
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata > 346.01 Hukum Keluarga, Hukum Pernikahan
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	S.S.I FN H
Tanggal Disetorkan:	04 Jul 2025 03:02
Perubahan Terakhir:	04 Jul 2025 03:02
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17093

Actions (login required)

Lihat Item