Rahmah, Ratu Zahratur (2024) Tinjuan Hukum Islam dan Hukum Positif Perkawinan Tanpa Persetujuan dari Wali Mujbir (Studi di KUA Kecamatan Majasari Pandeglang). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HKI_201110026_Cover.pdf Download (27kB)
	Teks S_HKI_201110026_Lampiran Depan.pdf Download (1MB)
	Teks S_HKI_201110026_Bab I.pdf Download (560kB)
	Teks S_HKI_201110026_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (514kB)
	Teks S_HKI_201110026_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (729kB)
	Teks S_HKI_201110026_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (585kB)
	Teks S_HKI_201110026_Bab V.pdf Download (252kB)
	Teks S_HKI_201110026_Daftar Pustaka.pdf Download (403kB)

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah,warrahmah. Dalam hukum positif perkawinan juga didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peran wali merupakan bagian yang paling penting karena wali merupakan seseorang yang memiliki wewenang untuk mengawinkan anaknya. Namun dalam praktiknya sering terjadi peralihan kewenangan dari wali mujbir kepada wali hakim karena berbagai faktor, sebagaimana pada kasus yang ada di KUA Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Hasil survei penulis menemukan beberapa kasus. Kasus pertama terjadi karena wali mujbir menolak mengawinkan karena tidak sekufu. Kasus kedua wali mujbirnya ghoib dan kasus terakhir ibu kandungnya sengaja menyembunyikan wali mujbirnya akibat konflik pribadi dengan mantan suaminya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Status Perkawinan Tanpa Persetujuan Wali Mujbir di KUA Kecamatan Majasari Pandeglang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Tanpa Persetujuan Wali Mujbir di KUA Kecamatan Majasari Pandeglang? 3. Bagaimana Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Perkawinan Tanpa Persetujuan Wali Mujbir di KUA Kecamatan Majasari Pandeglang? Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui status perkawinan tanpa persetujuan dari Wali Mujbir di KUA Kecamatan Majasari. 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Wali Mujbir tentang status perkawinan tanpa persetujuan dari Wali Mujbir. 3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif tentang Wali Mujbir tentang status perkawinan tanpa persetujuan dari Wali Mujbir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus atau field research, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Status perkawinan tersebut jika dilihat dari hukum positif prosedur yang dilakukan belum memenuhi ketentuan yang berlaku akan tetapi hukum Islam memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penetapan wali dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi 2. Berdasarkan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Majasari perkawinan tersebut jika dilihat dari hukum positif prosedur yang dilakukan belum memenuhi ketentuan yang berlaku akan tetapi hukum Islam memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penetapan wali dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi 3. Perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum positif jika dilihat dari segala aspek, hukum Islam bersifat adaptif terutama dalam hal wali nikah sedangkan hukum positif bersifat kaku atau mengikuti aturan yang telah ditetapkan

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Perkawinan, wali hakim, wali mujbir
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2x4.31 Nikah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	20 Mar 2025 03:54
Perubahan Terakhir:	20 Mar 2025 03:54
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/16669

Actions (login required)

Lihat Item