FAUZIAH, FIA RIZKI (2018) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Di Desa Langensari Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Pra Tinjau	Teks (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (6kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB I) BAB I revisi bener fia.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (698kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (RIWAYAT HIDUP) RIWAYAT HIDUP PENULIS.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (70kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA fia.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (89kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang - undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomor 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti bes arnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Langensari membayar pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan ? Bagaimana hukum pajak menurut Isla? T ujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Desa Langensari membayar pajak tehadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk mengetahui hukum pajak menurut islam. Penelitian ini merupakan studi lapangan ( field research )dengan pende katan kuantitatif. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari lapangan yang menjadi objek penelitian melalui pengamatan secara langsung. Kesimpulannya bahwa bumi dan bangunan termasuk kedalam jenis kekayaan dan dapat didistribusikan melalui PBB untuk men gurangi jurang kekayaan antara orang kaya dan orang miskin. Dengan adanya pengenaan PBB maka masyarakat akan lebih mempertimbangkan keputusannya dalam menambah kekayaan mereka. Apabila kekayaan mereka digunakan untuk hal yang produktif, maka kekayaan merek a akan tetap bertambah. Sedangkan apabila kekayaan mereka hanya untuk ditimbun maka secara sistematis akan berkurang seiring dengan pengenaan PBB setiap tahunnya. Sistem tariff pajak yang adil bukan berarti sama rata besarnya pungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat, akan tetapi besarnya tarif pajak harus mempertimbangkan juga keadaan ekonomi dan sosial wajib pajak. Maka sistem tariff progresif lebih dianjurkan dimana semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka semakin tinggi pula pajak yang diken akan, dengan demikian keadilan akan tercipta di masyarakat.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pajak bangunan
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
User Penyetor:	S.IIP AINUN NAJAH
Tanggal Disetorkan:	01 Feb 2018 02:10
Perubahan Terakhir:	01 Feb 2018 02:10
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1637

Actions (login required)

Lihat Item