Nuristiqomah, Salsabila (2025) Kewenangan Peraturan Derah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Narkotika dan Implikasinya terhadap Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus BNN kota Cilegon). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN__201120018_Cover.pdf Download (381kB)
	Teks S_HTN__201120018_Lampiran Depan.pdf Download (1MB)
	Teks S_HTN__201120018_BAB I.pdf Download (749kB)
	Teks S_HTN__201120018_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (548kB)
	Teks S_HTN__201120018_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (749kB)
	Teks S_HTN__201120018_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (867kB)
	Teks S_HTN__201120018_BAB V.pdf Download (317kB)
	Teks S_HTN__201120018_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Narkotika merupakan permasalahan yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah di Indonesia agar menjadi negara dan daerah yang bersinar (bersih dari narkoba). Namun yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana Kewenangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 di kota Cilegon dalam Penanggulangan Narkotika sebagai Daerah Zona Merah? 2) Bagaimana implikasi fungsi Badan Narkotika Nasional di kota Cilegon menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perspektif Siyasasah Dusturiyah?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 di kota Cilegon dalam Penanggulangan Narkotika sebagai Daerah Zona Merah. 2) Untuk mengetahui implikasi Badan Narkotika Nasional di kota Cilegon menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perspektif siyasasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini termasuk kedalam pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik Wawancara, Observasi Dokumentasi dan Sumber data. Penelitian ini berkesimpulan: 1) pemerintahan daerah kota Cilegon memberikan kewenangan kapada Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Cilegon dalam menanggulangi narkotika untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Cilegon. BNN kota Cilegon melakukan penanggulangan narkotika dengan cara sosialisi untuk mencegah penyalahguna dan peredaran narkoba, melakukan kegiatan P4GN, desa bersinar, sekolah bersinar, pemuda pesisir, kader narkoba, dan melakukan tes urine kepada siswa dan mahasiswa, dan para aparat pemerintahan kota cilegon. Bersama dengan pemerintahan daerah dan para penegak hukum untuk menghentikan rantai narkoba di kota Cilegon. Dengan harapan kota Cilegon bersih dari narkoba dan menjadi daerah zona hijau. 2) Implikasi Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional di kota Cilegon menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan hukum Islam. BNN kota Cilegon dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan perintah untuk menghentikan rantai narkoba dengan memberantas peredaran narkoba dan menindak atau menghukum bagi pengedar narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan siyasah dusturiyah peraturan negara harus sesuai dengan hukum islam yang mengacu pada Al-Qur’an dan hadist.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	narkotika, peraturan daerah, BNN, zona merah, siyasah dusturiyah
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	12 Feb 2025 06:42
Perubahan Terakhir:	12 Feb 2025 06:42
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/16359

Actions (login required)

Lihat Item