Author: ACER
Last saved by: USER

BAB III
DESKRIPSI TEORI TENTANG FATWA DAN QARDH

A.	Pengertian Fatwa, Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa dan Hukum Mengeluarkan Fatwa
1.	Pengertian Fatwa
Secara etimologis fatwa berasal dari bahasa arab, al-fatwa yang berati petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, dengan kata jamaknya al-fatawa. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Sedangkan menurut al-Jurjani fatwa berasal dari al-fatwa atau al-futya, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (musykil) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai pemberi penjelasan (al-ibanah).

Abdul Wahab Afif,  Pengantar Studi Alfatawa, (Serang: Yayasan Ulumul Qur’an, 2000), h.1

Ma’aruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 19

Fatwa secara terminologi bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan ijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.

Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), h. 373-374

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kata hukum (rechtsboeken), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal ini terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari dari masalah yang dihadapai. Oleh karena itu fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fiqih dalam masalah tertentu.

M. Atho Mudzhar, dkk, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h.11

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (iftaa), dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan fatwa yakni:
1.	Al-Ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara’ (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2.	Mustafti, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3.	Mufti, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4.	Mustafti fih, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
5.	Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

Ma’aruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam... h. 21

Dari istilah-istilah diatas pengertian fatwa dalam ushul al-fiqh berarti pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid atapaun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya. 

Abdul Wahab Afif,  Pengantar Studi Alfatawa... h.1

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa fatwa merupakan nasehat atau pendapat tantang persoalan agama yang belum diketahui hukumnya, dari seorang mufti sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang mustafti yang  tidak mempunyai keterikatan. 

2.	Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa
Secara umum manusia ditinjau dari segi kemampuan akal dan penguasaannya terhadap syari’at Islam, dapat dibagi kepada dua kelompok. Pertama, orang-orang yang mampu menginstimbathkan hukum dari dalil dan berijtihad dalam memecahkan masalah yang tidak ada nashnya. Kedua, orang-orang yang tidak mampu berijtihad. Mereka terdiri dari masyarakat awam yang memiliki tingkat kecerdasan yang terbatas dan kesiapan untuk belajar yang kurang memadai untuk dapat mencapai tingkatan ijtihad. Oleh karena itu fatwa ada untuk keberlangsungan umat dalam menjalankan kehidupan dengan hukum Islam.

Ahmad Qarib, Ushul Fiqh II, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cetakan ke-2, h.215

Keberadaan fatwa didalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua betuk. Pertama, jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril yang tercantum dalam al Qur’an. Kedua, jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri yang tercantum dalam hadits. Pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban ini dapat dilihat pada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits-hadits Rasulullah SAW.

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Abbas Batavia-Art: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.71

Banyak ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat ketika itu. Tetapi yang perlu dicatat, walaupun ayat tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat di zaman Nabi, akan tetapi kandungan hukum ayat tersebut berlaku umum bagi umat Islam, karena dalam hal ini yang diperhitungkan adalah bunyi teks tersebut bukan semata-mata kekhususan permasalahan yang menjadikan ayat tersebut diturunkan, sesuai dengan kaidah al-‘ibratu bi’ umum al-lafdhi la bikhusus as-sabab.
Contoh ayat-ayat Al Quran yang secara eksplisit mempergunakan termonolgi fatwa dan menjadikannya sebagai landasan mengeluarkan fatwa adalah sebagai berikut :

Ma’aruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam... h.22

a.	QS. Ash. Shaffat [37]: 11
              
“Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang Telah kami ciptakan itu?" Sesungguhnya kami Telah menciptakan mereka dari tanah liat.”

b.	QS. An-Nisa [4]: 127
                                             
“ Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”

c.	QS. An-Naml [27]: 32
             
“Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).”
d.	QS. Yusuf [12]: 46
                       
“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

e.	QS. Al-Nahl [16]: 43

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui.”

f.	Hadits
عَنﴽ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا
“Dari Ibnu ‘Abbas r.a, bahwa Sa'd bin 'Ubadah telah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, ia berkata; sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan ia memiliki tanggungan nadzar yang belum beliau tunaikan. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tunaikan nadzar tersebut untuknya!".” (HR. Abu Daud dan Nasai No. 2876).

Ayat-ayat al-Qur’an serta Hadits di atas membuktikan bahwa keberadaan fatwa sangatlah penting karena Allah memerintahkan untuk bertanya jika tidak mengetahui. Fatwa dalam Islam sudah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW. Pertanyaan yang disampaikan oleh umat (mustafti) kepada Nabi (mufti) telah dijawab oleh Nabi  dengan ayat al-Qur’an maupun berupa pendapat Nabi SAW sendiri dalam bentuk hadits dimana jawaban-jawaban tersebut berlaku pula untuk umat zaman sekarang. Jadi meminta fatwa serta mengeluarkan fatwa adalah hal yang boleh dilakukan bahkan harus dilakukan agar terhindar dari kebekuan hukum Islam.
 
3.	Hukum Mengeluarkan Fatwa
Keberadaan fatwa sangatlah penting bagi orang awam dalam menjalankan amal ibadahnya, maka setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan fatwa tidak boleh menolak apabila dimintai fatwa. Dalam hal ini al-Imam an-Nawawi menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan hukum berfatwa yaitu:
1)	Berfatwa hukumnya fardhu kifayah dimana jika ada orang atau pihak yang menanyakan suatu masalah maka wajib bagi orang yang mempunyai kompetensi berfatwa menjawabnya. 
2)	Jika suatu fatwa itu sudah dikeluarkan akan tetapi oleh karena suatu hal fatwa tersebut dirasa tidak sesuai, maka bagi pihak yang mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan terdahulu adalah tidak sesuai.
3)	Haram hukumnya bagi mufti untuk terlalu mudah mengeluarkan fatwa, dan jika diketahui seperti itu maka haram bagi mustafti meminta fatwa kepadanya.
4)	Seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya, sehingga bisa berfikir jernih dan menjaga kenetralannya dalam menetapkan hukum suatu masalah.
5)	Seorang mufti dilarang menjadikan fatwa sebagai sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya.
6)	Bagi mufti yang menetapkan fatwa tentang suatu hukum masalah kemudian dilain waktu ada pihak lain yang menanyakan masalah yang sama, maka mufti boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dalil-dalil dan penjelasannya.
7)	Jika mufti yang dalam menetapkan fatwa merujuk pada pendapat ulama madzhab tertentu, maka harus didasarkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqih yang diakui.
8)	Ketetapan fatwa harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh peminta fatwa. 

Ma’aruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam... h.31-35

Jadi, hukum berfatwa ialah fardhu kifayah manakala ada permohonan fatwa. Sedangkan bagi seorang mufti tidak berhak mengeluarkan fatwa dengan terlalu mudah dan jika tujuannya hanya untuk mencari penghasilan pribadi. Seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus memiliki kestabilan psikis dan fisik sehingga fatwa yang dikeluarkan harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh mustafti.	
B.	Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Qardh
1.	Pengertian Qardh
Secara bahasa, qardh berarti al-qath’. Sedangkan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Ini termasuk penggunaan isim masdar (gerund=noun verbal) untuk menggantikan ism maf’ul. Selain itu qardh dinamakan sebagai salaf (Hutang). Al-qath’ mempunyai persamaan kata yaitu qaradha yang artinya “memotong”. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, h.373-374

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h.273

Secara Istilah, qardh adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam qardh tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.

Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.266

Sedangkan dalam perspektif perbankan syariah dan dalam hukum positif, qardh secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni pada Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang qardh.

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Cetakan Ke-2, h.148

Pembiayaan qardh yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis qardh al-hasan pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia... h.147

Selain itu, pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami over-draft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 48

Dari definisi diatas, dapat diambil intisari bahwa qardh adalah suatu akad yang bersifat tolong menolong antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

2.	Dasar Hukum Qardh
Transaksi qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul. Landasan syariah atas qardh dapat ditemui pada Al Quran, Hadits dan Ijma.
a.	Al Quran
             
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)

              
“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (QS. At-Taghabun: 17).

b.	Al Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ
“Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai sedekah)." (HR. Ibnu Majah No. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis “Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman (qardh) dengan delapan belas kali lipat”. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya qardh lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta minta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh."(HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

c.	Ijma 
Para ulama telah menyepakati bahwa qardh hukumnya boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.178

Berdasarkan dalil-dalil di atas tersebut bahwa manusia diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, hal itu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society). Ayat dan hadits tersebut diatas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Ijma pun menyatakan kebolehannya karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan satu sama lain.

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Depok: Gema Insani, 2015), Cetakan Ke-2, h.132

3.	Syarat dan Rukun Qardh
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi qardh sesuai syariah adalah sebagai berikut:
a.	Barang yang harus dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat
b.	Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab qabul seperti halnya dalam jual beli.

Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta: Mediakita, 2011), h.47

Menurut jumhur fuqaha’, rukun qardh meliputi:
1)	 ‘Aqid (Orang yang bertransaksi)
Pihak yang melakukan transaksi qardh yaitu muqridh dan muqtaridh. Muqridh (kreditur/Pemilik barang) maupun muqtaridh (debitur/peminjam) disyariatkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ada’ yaitu kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan transaksi mu’amalah yang dianggap sah oleh syariat. Oleh karena itu qardh tidak sah jika apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.
Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk muqridh antara lain ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru’ dan mukhtar yaitu memiliki pilihan. Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur ‘alaih.
2)	Ma’qud ‘Alaih
Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam qardh adalah sama dengan akad salam. Objek tersebut baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qardh.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat... h. 278

Sedangkan dalam perspektif perbankan syariah qardh pada adalah pinjaman dalam bentuk uang. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75 bahwa dana qardh disebut juga dana kebajkan. Dana kebajikan tersebut bersumber dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal dan sumbangan atau hibah. Pendapatan non-halal diterima oleh entitas bisnis dari pihak lain misalnya seperti bunga bank. Pemanfaatan dana non-halal tersebut adalah dengan menggunakan kaidah akhaffu dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan dengan dana tersebut apabila ada dan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga keuangan non-muslim.

Rizal Yaya dkk, Akuntasi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.288

http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/2337, diakses pada 30 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB

3)	Shighat (Ijab dan Qabul)
Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah jika tidak adanya ijab dan qabul, sama seperti jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus megembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat... h. 279

Sedangkan pada prakteknya di perbankan syariah syarat dari akad qardh yang harus dipenuhi dalam transaksinya adalah kerelaan kedua pihak dan dana yang digunakan adalah untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah... h.48

Jadi qardh hukumnya sah manakala barang yang dipinjamkan bermanfaat dan dilaksanakan dengan ijab qabul oleh seorang muqridh yang telah cakap hukum bertabarru’ dan muqtaridh yang telah cakap hukum bermuamalah.

Dalam Perbankan syariah adalah pinjam-meminjam uang

C.	Ketetapan Fatwa DSN-MUI tentang  Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
Ketetapan fatwa tentang qardh telah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Kemudian dengan semakin berkembangnya produk-produk perbankan guna memenuhi kebutuhan nasabah DSN-MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah. Isi dari fatwa tersebut adalah bahwa dalam Lembaga Keuangan Syariah akad qardh terdiri atas dua macam yaitu: 

Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. (Jakarta: Erlangga, 2014), h.445-455

1.	Akad qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh Karena itu, akad qardh ini tidak diperbolehkan menggunakan dana nasabah.

Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh pada lampiran

2.	Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu’awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Produk mu’awadhah dengan akad qardh sebagai pelengkap tercantum dalam Fatwa tentang Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Hutang, Syariah Charge Card, Syariah Card serta Anjak Piutang Syariah. Pada akad dan produk tersebut akad qardh boleh menggunakan dana nasabah. Adapun keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk mu’awadhah yang dilengkapi dengan akad qardh harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah pada Lampiran