Faustina, Riva (2024) Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terkait Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

	Teks S_HTN_201120031_Cover.pdf Download (281kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120031_Lampiran Depan.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120031_Bab I.pdf Download (713kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_201120031_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (845kB)
	Teks S_HTN_201120031_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (472kB)
	Teks S_HTN_201120031_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (677kB)
	Teks S_HTN_201120031_Bab V.pdf Download (90kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120031_Daftar Pustaka.pdf Download (433kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan salah satu bentuk aturan yang ditujukan dalam rangka penyederhanaan partai politik. Namun Parliamentary Threshold dapat merugikan banyak pihak termasuk berakibat bagi peserta pemilu dan pemilih. Jika tidak memenuhi syarat parliamentary threshold peserta pemilu gagal untuk duduk di parlemen. Setiap partai politik peserta pemilu termasuk calon, berhak berkontestasi untuk memperebutkan kursi DPR RI. Akan tetapi, apabila hasil pemilu calon di seluruh Indonesia (secara nasional) tidak memenuhi ambang batas perolehan suara parlemen, maka hak untuk berkontestasinya hilang. Membatasi partai-partai tersebut, akan menjadi ancaman terhadap hak-hak politik warga negara. Perumusan masalah dari penelitian ini : 1) Bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah terkait pengaturan parliamentary threshold pada pemilu di Indonesia? 2) Bagaimana dampak parliamentary threshold terhadap hak politik warga negara Indonesia? Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pandangan siyasah syar’iyyah terkait pengaturan parliamentary threshold pada pemilu di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dampak parliamentary threshold terhadap hak politik warga negara Indonesia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dalam praktiknya penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan (studi pustaka) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis, peneliti juga melakukan penelitian Pustaka (Library Research) untuk memperoleh informasi tahap awal yang berkaitan dengan objek formal penelitian. Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Tinjauan siyasah syar’iyyah, Pengaturan parliamentary threshold pada pemilu tidak diatur secara rinci. Prinsip dan konsep untuk memilih pemimpin nya saja yang telah diatur. Karena sistem parliamentary threshold hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Menurut perspektif siyasah syar’iyyah mengenai pemerintahan, pengaturannya hendaknya untuk kemaslahatan umat manusia dan suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah pembuat undang-undang perlu untuk memperhatikan prosedur dan substansi dengan tidak mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan. 2) Dampak Pengaturan Parliamentary Threshold pada pemilu di Indonesia meliputi dampak terhadap hak politik warga negara bagi partai politik dan caleg selaku peserta pemilu, dan bagi pemilih yang memberikan suaranya. Penerapan parliamentary threshold mengganggu prinsip adil, utamanya keadilan dalam konversi suara ke kursi bagi partai politik dan caleg selaku peserta pemilu, dan juga bagi pemilih yang memberikan suaranya.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Siyasah syar'iyyah, parliamentary theshold, hak politik warga negara
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 320 Ilmu politik > 324 Proses politik > 324.6 Pemilihan Umum, Pemilu
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	25 Nov 2024 03:39
Perubahan Terakhir:	25 Nov 2024 03:39
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/15802

Actions (login required)

Lihat Item