Nuraeni, Siti (2024) Peran Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kawasan Modern Cikande Kabupaten Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120054_Cover.pdf Download (188kB)
	Teks S_HTN_191120054_Lampiran Depan.pdf Download (671kB)
	Teks S_HTN_191120054_Bab I.pdf Download (348kB)
	Teks S_HTN_191120054_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (292kB)
	Teks S_HTN_191120054_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (343kB)
	Teks S_HTN_191120054_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (359kB)
	Teks S_HTN_191120054_Bab V.pdf Download (137kB)
	Teks S_HTN_191120054_Daftar Pustaka.pdf Download (77kB)

Abstrak

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang untuk membentu Kepala daerah dalam Bidang Lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Modern Cikande 2. Bagaimana perpektif fiqh siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Modern Cikande? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi di masyarakat sebagai objek penelitian. Dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari proses wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang objek penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, (1) Peran Pemerintah Daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, tetapi belum berjalan maksimal karena adanya beberapa faktor kendala dalam pelaksanaanya yaitu dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana dan pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha. (2) Peran pelaku usaha dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Modern Cikande telah melaksanakan upaya upaya namun pemulihannya belum sempurna karena adanya hambatan- hambatan dalam proses pelaksanaannya. (3). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri sudah sesuai dengan syari’at Islam, Pemerintah Daerah sebagai khalifah ialah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Fiqh Siyasah, Pencemaran Lingkungan, Peran
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 360 Sosial masalah & layanan sosial > 363 Masalah sosial lain & jasa > 363.7 Permasalahan Lingkungan > 363.7288 Permasalahan Pembuangan Sampah dan Limbah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	03 Okt 2024 04:05
Perubahan Terakhir:	03 Okt 2024 04:05
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/15393

Actions (login required)

Lihat Item