Fauziyah, Fauziyah (2024) Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Muncung (Studi Kasus Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120102_COVER.pdf Download (360kB)
	Teks S_HTN_191120102_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Teks S_HTN_191120102_BAB I.pdf Download (561kB)
	Teks S_HTN_191120102_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (433kB)
	Teks S_HTN_191120102_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (359kB)
	Teks S_HTN_191120102_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (430kB)
	Teks S_HTN_191120102_BAB V.pdf Download (185kB)
	Teks S_HTN_191120102_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (686kB)

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dalam penetapan kebijakan desa dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan yang dilakukan kepada pemerintahan desa, dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 55 khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang fungsinya selaku badan pengawas yang memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, selain itu juga BPD sebagai unsur mitra pemerintah desa dalam hal ini membantu Pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan program pembangunan infrastruktur desa untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana Efektifitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan didesa muncung?. 2). Bagaimana Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung Kecamatan Kronjo? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui efektifitas kinerja Badan Permusyawatan Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan didesa muncung. 2). Untuk mengetahui Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung Kecamatan Kronjo. Metodologi yang digunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan Sumber data Primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan Sumber Sekunder melalui buku, skripsi terdahulu, jurnal, peraturan undang-undang dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Pengawasan pembangunan dan peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 55 UU no. 6 tahun 2014 yang masih kurang efektif dalam menjalankannya. 2). Fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan yang meliputi persetujuan, penggalian, penampungan serta penyaluran aspirasi masyarakat sudah cukup baik namun selalu menyerahkan tanggung jawabnya kepada kepala desa atas dasar sama-sama saling percaya.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pembangunan
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 343 Militer, pajak, perdagangan & industri hukum > 343.09 Pengawasan Utilitas Umum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	25 Sep 2024 07:51
Perubahan Terakhir:	25 Sep 2024 07:51
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/15315

Actions (login required)

Lihat Item