Qonita, Qonita (2024) Perlindungan HAM Untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks 1 COVER .pdf Download (1MB)
	Teks 2 LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (728kB)
	Teks BAB I.pdf Download (686kB)
	Teks BAB II.pdf Download (822kB)
	Teks BAB III.pdf Download (626kB)
	Teks BAB IV.pdf Download (634kB)
	Teks BAB V.pdf Download (291kB)
	Teks DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB)

Abstrak

Nama: Qonita, NIM 201120113 Judul Skripsi: Perlindungan HAM Untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri). Etnis Rohingya menjadi korban pelanggaran HAM, mengalami diskriminasi, penyiksaan, dan pengusiran oleh pemerintah negaranya sendiri yaitu Myanmar. Etnis Rohingya kemudian mencari perlindungan dari negara-negara terdekatnya, salah satunya Indonesia. Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri kemudian menjadi respon terhadap krisis pengungsi global pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut, 1) Bagaimana kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri? 2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terkait hal tersebut? Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis tulis. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber–sumber seperti buku–buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) respon Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 telah memenuhi aspek perlindungan HAM, Indonesia telah berperan dalam menangani pengungsi Rohingya sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab negara. 2) terdapat sedikit perbedaan mengenai kebijakan perindungan HAM untuk pengungsi dari Perpres tersebut dengan pandangan fiqih siyasah, dimana di dalam fiqih siyasah diatur bahwa pengungsi diperbolehkan untuk bekerja sedangkan dalam Perpres tersebut tidak diatur demikian.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Informasi Tambahan:	Pembimbing I : Iin Ratna Sumirat Pembimbing II: Ade Fartini
Kata Kunci (keywords):	Perlindungan Pengungsi, HAM, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Fiqih Siyasah
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Konstitusi & administrasi hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.IPI Tsulatsiah Andi
Tanggal Disetorkan:	18 Jul 2024 06:27
Perubahan Terakhir:	18 Jul 2024 06:27
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14776

Actions (login required)

Lihat Item