Tamimah, eza Umami Saniatul (2024) Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia). Tidak Dijelaskan thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks COVER (4).pdf Download (202kB)
	Teks LAMPIRAN DEPAN (4).pdf Download (805kB)
	Teks BAB I (3).pdf Download (566kB)
	Teks BAB II (5).pdf Download (236kB)
	Teks BAB III (10).pdf Download (439kB)
	Teks BAB IV (6).pdf Download (1MB)
	Teks BAB V (8).pdf Download (88kB)
	Teks DAFTAR PUSTAKA (6).pdf Download (414kB)
	Teks LAMPIRAN BELAKANG (1).pdf Download (550kB)

Abstrak

Nama: Reza Umami Saniatul Tamimah, NIM: 201120016, Judul Skripsi: Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2023 Tingginya kasus kekerasan seksual menimbulkan kerugian pada korban dan masih minimnya pemenuhan perlindungan hak korban kekerasan seksual yang menimbulkan kerugian moril dan materil. Upaya yang dilakukan oleh Kemen PPPA RI terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 42 ayat 1, pentingnya implementasi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 42 ayat 1 yang dilakukan Kemen PPPA RI dalam meminimalisir kasus pelecehan seksual Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi UU No 12 Tahun 2022 dalam meminimalisir dan menangani kasus pelecehan seksual di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: dan 2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Implementasi UU No 12 Tahun 2022 terhadap korban pelecehan seksual. Adapun tujuan penelitiannya adalah: 1. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI dalam meminimalisir kasus pelecehan seksual terhadap Perempuan dan Anak yang terjadi diwilayah Kementerian PPPA RI: dan 2. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap korban Pelecehan Seksual Kesimpulan penelitian ini: 1. Kementerian PPPA RI memberikan tugas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berupa tanggung jawab tambahan dengan mekanisme One Step Service dalam hal pelayanan media, hukum dan psikososial bagi korban pelecehan seksual: dan 2. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi UU No.12 tercermin melalui prinsip-prinsip Himayah al-Nafs (perlindungan jiwa), Himayah al-Ird (perlindungan kehormatan), Himayah al-Mal (perlindungan harta), dan Al-Maslahah al-Mursalah (kemaslahatan umum). Al-Mawardi menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku pelecehan seksual berupa hukuman mati, hukuman cambuk dan hukuman penjara.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Tidak Dijelaskan)
Informasi Tambahan:	Pembimbing 1 : Iin Ratna Sumirat Pembimbing 1I : Ade Fartini,
Kata Kunci (keywords):	Perlindungan Hukum, Undang Undang, Fiqh Siyasah Dusturiyah
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Konstitusi & administrasi hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.IPI Tsulatsiah Andi
Tanggal Disetorkan:	18 Jul 2024 06:27
Perubahan Terakhir:	18 Jul 2024 06:27
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14773

Actions (login required)

Lihat Item