Lestri, Lestri (2024) Analisis Yuridis Korelasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Perspektif Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus di Desa Lambangsari, Bojonegara). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_181120137_Cover.pdf Download (163kB)
	Teks S_HTN_181120137_Lampiran Depan.pdf Download (486kB)
	Teks S_HTN_181120137_BAB I.pdf Download (354kB)
	Teks S_HTN_181120137_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (316kB)
	Teks S_HTN_181120137_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (324kB)
	Teks S_HTN_181120137_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (435kB)
	Teks S_HTN_181120137_BAB V.pdf Download (154kB)
	Teks S_HTN_181120137_Daftar Pustaka.pdf Download (226kB)

Abstrak

Pembanguan desa pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan. Pembangunan desa juga merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengenai pembangunan desa erat kaitannya dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Islam juga dibahas mengenai konsep pembangunan salah satunya adalah dalam pandangan Siyasah Syar’iyah. Namun apakah pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara sudah terealisasikan dengan baik dan bagaimana konsep pembangunan dalam perspektif Siyasah Syar’iyah. Berdasarkan latar belakang di atas maka Rumusan Masalahnya adalah, 1. Bagaimana Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 2. Bagaimana Konsep Siyasah Syar’iyah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara?. Tujuannya adalah 1. Menjelaskan bagaimana Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2. Menjelaskan Bagaimana Konsep Pembangunan Dalam Pandangan Siyasah Syar’iyah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sedangkan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, data sekunder adalah data yang biasanya untuk mendukung data primer baik dalam bentuk buku-buku, dokumen maupun dalam bentuk artikel. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat dalam pasal 55, yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa, fungsi untuk menampung setra menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan pemerintah desa. Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah konsep pembangunan terdiri dari empat konsep yaitu Tauhid, Rububiyyah, Khilafah dan Tazkiyah.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa, siyasah Syar’iyah.
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	02 Mei 2024 08:24
Perubahan Terakhir:	02 Mei 2024 08:24
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14549

Actions (login required)

Lihat Item