Juliani, Arin (2024) Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 01 Tahun 2020 Tentang Wajib Belajar Madrasah Takmiliyah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120033_Cover.pdf Download (103kB)
	Teks S_HTN_191120033_Lampiran Depan.pdf Download (438kB)
	Teks S_HTN_191120033_BAB I.pdf Download (325kB)
	Teks S_HTN_191120033_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (380kB)
	Teks S_HTN_191120033_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (247kB)
	Teks S_HTN_191120033_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (404kB)
	Teks S_HTN_191120033_BAB V.pdf Download (87kB)
	Teks S_HTN_191120033_Daftar Pustaka.pdf Download (229kB)

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik atas tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai hak dan kewajiban otonomi daerah. Pada pelaksanaanya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 01 Tahun 2020 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah sudah berjalan baik sesuai instruksi Pemerintah Daerah. Namun minimnya bantuan hibah, tidak singkron antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang, dan tidak ada peraturan lanjutan tentang pembinaan khusus yang membuat Peraturan Daerah ini tidak tegas. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? 2) Pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 01 Tahun 2020 dengan Ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskripitf kualitatif yaitu metode penelitian yang menganalisis data dari studi kasus atau terjun langsung kelapangan dengan menjelaskan atau mendeskripsikannya dalam teks yang jelas dan terperinci. Penelitian kepustakaan (library research) juga digunakan pada penelitian ini dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 1) Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pendidikan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah termasuk kewenangan urusan pemerintahan konkuren wajib. 2) Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pelaksanaan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah sudah sesuai. Dan dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah ini sudah dijalankan dengan baik sesuai instruksi Pemerintah Daerah. Namun belum berjalan dengan maksimal karena adanya beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang, teknis kebijakan yang tidak tegas, sarana Madrasah Diniyah Takmiliyah dan tenaga pendidik yang kurang layak, faktor ekonomi dan dukungan orang tua akan pentingnya wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Madrasah Diniyah Takmiliyah, Peraturan Daerah, Undang-Undang
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	30 Jan 2024 08:43
Perubahan Terakhir:	20 Mar 2024 02:40
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14090

Actions (login required)

Lihat Item